Home / KPU Kota Padang Gelar Verifikasi Faktual Kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024

Berita & Artikel - Berita 2022

KPU Kota Padang Gelar Verifikasi Faktual Kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024

Padang, - KPU Kota Padang melakukan rapat koordinator dalam upaya persiapan verifikasi faktual kepada pengurus serta anggota partai yang akan ikut dalam pemilihan umum di tahun depan.

Ketua KPU Kota Padang Riki Eka Putra mengatakan pada tanggal 14 ini adalah hari yang sangat bersejarah, setiap KPU RI hingga tinggat provinsi dan daerah melakukan verifikasi kepengurusan dan ke anggotaan partai politik, Jum'at (14/10/22).

"Tanggal 14 itu tanggal yang bersejarah, dikarekan pada hari tersebut KPU RI melakukan serentak Verifikasi faktual bagi calon pengurus serta anggota partai politik di tinggat pusat," Pungkasnya.

kegiatan rapat koordinasi tersebut diselenggarakan di aula Pangeran Beach dengan dihadiri oleh beberapa OPD terkait serta partai politik.

Disisi lain Azwirman selaku anggota KPU Kota Padang menjelaskan tentang bagaimana verifikasi serta syarat parpol tersebut dapat di lihat dalam PKPU 4 Tahun 2022 pada pasal 71, 76, 78, 79, dan 80.

"Partai politik yang akan ikut kegiatan pemilihan umum pada nantinya dapat melihat pasal yang telah di tetapkan dalam PKPU 4 tahun 2022," Kata Azwirman saat menjelaskan syarat dan aturan kepada parpol di kegiatan rapat koordinator terebut.

Kegiatan verifikasi faktual dilakukan langsung oleh pihak KPU Kabupaten/ Kota, dimana pihak tersebut akan melakukan keabsahan bagi parpol yang akan mengikuti pemilihan umum di tahun depan.

"Dalam pasal 84 PKPU telah menyebutkan bahwa verifikasi keanggotaan partai politik dan keabsahannya dilakukan oleh KPU seperti yang dimaksud dalam ayat (1) keabsahan anggota parpol minimal 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk dari setiap kepengurusan partai," Katanya.

Sementara itu Sekretaris KPU kota Padang Lucky Dharma Yuli juga menyampaiakan kepada kecamatan untuk mengkomunikasikan data kepada pihak keluarahan dalam mengumpulkan identitas masyarakat yang bisa mengikuti pemilihan.

"Pihak KPU akan melakukan kolaborasi kepada kecamatan dan kelurahan untuk memudahkan perjalanan proses kegiatan pada nantinya," Ujarnya. 

Ditambahkannya ketika nanti pihak KPU turun kelapangan akan di ikuti juga oleh pihak banwaslu selaku pengawas pemilu dalam menjaga dan mengatur sebagaimana mestinya.

"Untuk mengetahui syarat dan aturan pada proses nantinya. kami akan mengajak banwaslu untuk lansung mengawal proses itu," Ujarnya lagi.

Yunasti Helmy selaku pihak Banwaslu juga menjelaskan bagaimana tahapan kinerja banwaslu pada nantinya.

"Untuk parpol agar mengetahui aturan itu, seperti memiliki KTA dan KTP untuk parpol. hal itu bisa berdampak agar terverifikasi partai politik masing - masing," Tuturnya.

Yunasti juga menambahkan dalam memverifikasi kepengurusan partai politik pada nantinya akan berencana langsung mengawas terkait untuk verifikasiny.

"Jadwal Faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik di mulai 15 Oktober hingga 4 November nanti," Tuturnya lagi.

Ia juga menegaskan kepada parpol tolong memahami aturan dan syarat untuk berjalannya proses pemilu ini menjadi lancar dan tidak terjadi kendala - kendala dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

"Metode pencehahan seperti : himbauan dalam bentuk surat, mengkoordinasikan formulir, posko pengaduan faktual dan lain - lain sebagainya," Tuturnya dalam menjelaskan proses pelaksanaan kegiatan pada nantinya.

(Diskominfo/Ham)

Apa perasaan anda terhadap konten ini...?

like

0

dislike

0

angry

0

sad

0