- :: Pemerintah Kota Padang ::

Pengumuman Lelang

Event Kota Padang

Arsip Berita

Sanksi Tidak Disiplin

Adrianes Turunkan Pangkat Padang—Di dalam hidup ini disiplin menjadi kebutuhan, termasuk di dalam bekerja, baik di perusahaan swasta maupun jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) . Disiplin menjadi “pondasi” ada aturan yang mengaturnya. Maka setiap PNS harus mentaatinya. Begitu juga dengan PNS di lingkungan Pemko Padang. Melakukan perbuatan diluar koridor sebagai pengayom masyarakat diberi tindakan tegas dan sanksi atas perbuatan yang merugikan negera. Setidaknya itulah yang dilakukan Adrianes, SH, staf bagian pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Capil) Kota Padang. Adrianes menerima sanksi diturunkan pangkatnya satu tingkat dari Gol. III/c menjadi III/b. Hal ini sesuai dengan surat keputusan Walikota Padang, Nomor : 862.420/SK-BKD/2011. Tindakan ini dilakukan lantaran yang bersangkutan tidak mau mengikuti peraturan yang ditentukan, sebut Wakil Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, SP. pada acara apel bersama pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Padang, Selasa (17/1) di Terminal Bingkuang Aie Pacah (TRB)

Dalam kesempatan itu, Mahyeldi mengingatkan, seluruh PNS di lingkungan Pemko Padang, jangan melakukan perbuatan tak terpuji ditengah masyarakat, karena PNS adalah abdi negara dan bangsa serta dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Untuk itu berikanlah pelayanan yang menyenangkan kepada masyarakat yang berurusan. Masyarakat harus merasakan pelayanan yang diberikan. Tahun 2012, mesti lebih baik dari tahun sebelumnya untuk melanjutkan berbagai program dan kegiatan, baik bersifat internal maupun eksternal termasuk program dan kegiatan yang berhubungan langsung masyarakat. Sebab semua program dan kegiatan yang dilakukan mempunyai tujuan yang sangat mulia yakni demi terwujudnya tatanan masyarakat yang berakhlak mulia, berprilaku santun, amanah, serta memiliki rasa kepedulian yang tinggi dalam upaya menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Disamping itu, Wakil Walikota juga menyampaikan, bahwa tahun 2012, Pemko Padang tidak melakukan proses rekruitmen CPNS, ini sesuai dengan kebijakan Moratorium yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Sesuai peraturan MENPAN No. 26 Tahun 2011, kita akan menghitung jumlah kebutuhan PNS untuk Daerah, dari hasil menghitungan kebutuhan pegawai itu akan dilakukan redistribusi yakni pegawai yang berlebih disuatu SKPD dipindahkan ke SKPD yang kekurangan pegawai, termasuk tenaga guru dan tenaga medis. Untuk itu ditugaskan BKD, Bagian Organisasi dan Inspektorat untuk segera menyusun formasi dan kebutuhan pegawai sesuai Peraturan MENPAN No. 26 Tahun 2011 tersebut. Sehingga tugas-tugas akan terlaksana secara efisien dan efektif. Disamping itu, Mahyeldi menjelaskan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga mencanangkan Pakta Integritas anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang harus di tanda tangani oleh semua birokrat. Pelaksanaan pakta integritas diwajibkan bagi para pimpinan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Pejabat serta seluruh PNS di Instansi masing-masing yang didahului dengan penandatanganan dokumen pakta integritas. Pakta ini, menjadi janji kepada diri sendiri untuk melaksanakan tugas sesuai peraturan perundangan dan tidak akan melakukan KKN. Pakta ini sesuai dengan Inpres No. 9/2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. Berbagai kebijakan baru telah diterapkan Pemrintah Pusat dalam rangka menciptakan PNS yang berkualitas dan professional. Saat ini BKN telah melakukan reformasi birokrasi penataan manajemen kepegawaian, salah satunya adalah Penerapkan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian).Dengan SAPK ini diharapkan proses pelayanan Adminstrasi Kepegawaian dapat dilakukan dengan mudah secara online ke BKN Regional dan BKN Pusat mulai dari rekruitmen hingga proses pension/pemberentian pegawai.* Wan Rais.

[ Kembali ke halaman sebelumnya ]