- :: Pemerintah Kota Padang ::

PADANG, Info Publik—Pelaksanaan program e-KTP di Kota  Padang ditinjau Komisi  II DPR RI , salah satunya Kecamatan Koto Tangah. Peninjauan rombongan Komisi II DPR RI  dipimpin Abdul Wahab menyaksikan langsung  implementasi UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan,  serta  proses program. Wajib e-KTP di Kota Padang 612. 299 jiwa. Seluruh masyarakat wajib e-KTP  itu,  dalam waktu 100 hari data-datanya harus terekam. Kini program e-KTP telah berlangsung 70 hari, sebanyak 238.891 jiwa wajib e-KTP, data-datanya telah rekam. Sampai 23 November 2011, melalui 22 unit perangkat, sudah 38,33 persen dari total wajib e-KTP 612.299 jiwa, kata Walikota Padang Dr. H.  Fauzi Bahar, MSI menjelaskannya Jumat (2/12/2011).

Peralatan pelaksanaan E-KTP ditambah lagi, 24 November, sudah terpasang 15 unit,  dan sudah beroperasi. Jumlah peralatan yang digunaka 37 unit. Kendala yang dihadapi, karena cuaca, curah hujan tinggi sejak Oktober, sehingga menghalangi warga untuk datang ke kantor camat tempat pembuatan E-KTP. Bahkan terjadi banjir. Setelah itu peralatan sering error dan tidak terkoneksi dengan baik. Recovery terhadap peralatan yang rusak membutuhkan waktu yang lama untuk perbaikan.

Sedangkan Ketua rombongan DPR RI Abdul Wahab Dalimunthe menyebutkan, kedatangan ke Kota  Padang untuk mengetahui informasi tentang  pelaksanaan program e-KTP,  termasuk prosedur dan persyaratan pengurusan NIK dan e-KTP. Dan  target yang telah diselesaikan dalam sehari/seminggu/sebulan, sampai batas waktu akhir penyelesaiannya nanti. Jumlah wajib e-KTP  terdaftar, hambatan serta cara untuk mengatasinya.

Kunjungan rombongan DPR-RI sekaligus melihat kesiapan peralatan dan teknologi yang tersedia, dan kendala yang dihadapi, serta cara mengatasinya. “Kami ingin mengetahui apakah sistem e-KTP sudah online dan terhubung melalui server antara daerah Kota Padang, Sumbar Online  secara  nasional. Termasuk, sumber daya aparatur mengoperasikan program e-KTP tersebut, sebut Abdul Wahab Dalimunthe. (*) Irwandi Rais