- :: Pemerintah Kota Padang ::

 Adapun prioritas pembangunan Kota Padang Tahun 2012 meliputi, peningkatan pelayanan public dan penguatan pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta peningkatan penyediaan sarana prasarana pemerintahan. Pembinaan kehidupan dan aktifitas Bergama, adat dan budaya, serta peningkatan kwalitas pendidikan, kesehatan dan pembinaan pemuda dan olahraga.

            Penguatan perekonomian kota dan pemberdayaan masyarakat miskin, penataan truang, pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana. Peningakatan sarana dan prasarana perkotaan permukiman dan transportasi kota. Dan peningkatan ketertiban dan pembinaan aktifitas sosail masyarakat.

            Kebijakan belanja tidak langsung meliputi, menampung gaji, tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan pada PNS sesuai peraturan yang berlaku, belanja hibah, bantuan social, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak langsung.

            Kebijakan belanja langsung yaitu alokasi anggran belanja untuk setiap kegiatan memperhatikan beban kerja dan factor- factor kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan. Terhadap kegiatan fisik, ptoporsi belanja modal diupayakan lebih besar dari belanja pegawai atau barang dan jasa. Besaran honorium PNS ditetapkan berdasarkan standar biaya. Belanja modal, barang jasa disesuaikan dengan Permendagri No.59 Tahun 2007.

            Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun- tahun anggaran berikutnya, ujar Kabid Humas Pemko Padang Richardi Akbar, S. Sos menambahkan

            Kata Kepala DPKA Syahrul pendapatan asli daerah yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain PAD yang syah. Seperti penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa daerah

            Juga dari dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

            Lain- lain pendapatan daerah yang sah yaitu hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dan provinsi, dana bagi hasil pajak dari kabupaten, dana bagi hasil pajak dari kota, dana penyesuaian dan otonomi khusus, yaitu dana penyesuaian, dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari pusat. (rel)