- :: Pemerintah Kota Padang ::

Sebelumnya dilakukan pemagaran, para pejabat eselon II, III dan IV melakukan gotong royong bersama membersihkan kawasan pasar sekaligus untuk meraih kembali penghargaan Adipura dari pemerintah nasional.

Kata Fauzi Bahar, tenggang waktu dimanfaatkannya dana bantuan pusat Rp 64,5 Miliar tinggal 45 hari lagi. Makanya kita harus segera memulainya. ‘’Saya sangat bangga dan berterima kasih kepada pedagang, masyarakat dan pihak- pihak yang telah berperan nyata dalam mewujudkan rencana pembangunan kembali Pasar Inpres II, III dan IV. Mudah-mudahan tahun 2012 akan mengucur lagi dana tambahan Rp137 Miliar, ujar Fauzi Bahar yang disampaikan Kabid Humas Pemko padang Richardi Akbar, S. Sos kepada pers kemarin.

Suasana pasar kemarin betul-betul luar biasa, Fauzi Bahar dielu-elukan pedagang, ‘’Hidup Pak Pak Wali, Hidup Fauzi Bahar, Hidup Pedagang, Tarimo Kasih Pak Wali’’, ujar pedagang ramai ramai memperlihatkan rasa bangganya atas dimulainya pembangunan kembali Pasar Inpres II, III dan IV.

Untuk penampungan sementara pedagang, selain pada tempat yang sudah ada, di depan Balaikota, depan eks Matahari Store dan Jalan Imam Bonjol, juga ditambah sekitar 400 lagi di belakang Kantor Balaikota, yang segera dilaksanakan pembangunan kios penampungannya.

Saat di kawasan Pasar, walikota bersama jajaran juga disuguhkan minuman dan makanan ringan di kawasan pedagang kaki lima, seperti teh telur, lontong, kolak, bubur kacang padi dan yang lainnya. Bahkan juga ikut berjoget ria bersama pedagang kaset dan pedagang lainnya  di kawasan Pasar Baru. Betul- betul akrab dan luar biasa.

            Selasa  (8/11), kesepakatan pembangunan Pasar Inpres II, III dan IV Kota Padang ditandatangani antara Pemko Padang (Walikota Padang DR. H. Fauzi Bahar, M. Si), dari KOMNAS HAM Pusat, 2 anggota DPR- RI masing- masing Nudirman Munir dan Taslim, Persatuan Lembaga Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Sumbar (PBHI),  perwakilan pedagang, seperti  Muhammad Yani, H. Syarifuddin, Ilyas, Arman Sirin, Ramli, Masli Anton, Bagindo Bustanil, Samaratul Fuad (advokat), dan yang lainnya, di Kantor Komisi Nasional Hak Azazi  Manusia (KOMNAS HAM).

  Waktu itu juga  Dihadiri Sekda Padang Ir. H. Emzalmi, M. Si, Kepala Inspektorat Drs. Nasir Achmad,  Ketua KOMNAS HAM Pusat, Kepala Dinas Pasar Ir. Asnel dan Kabag Hukum  Andri Yulika, SH, MH,  ujar Kabid Humas Pemko Padang Richardi Akbar, S. Sos kepada pers.

            Walikota Padang DR. H. Fauzi Bahar, M. Si, Wakil Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, SP, anggota legislative,  dan Muspida Kota Padang serta pimpinan kota lainnya wajar memperlihatkan rasa gembira dan puas, karena rencana yang disusun sejak dua tahun lalu dapat direalisasikan.

            Dengan demikian dana bantuan pemerintah pusat melalui anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahap pertama sebesar Rp64,5 Miliar dapat dilaksanakan November 2011 ini dengan system multi years, dan diharapkan untuk tahap- tahap berikutnya berkisar Rp137 Miliar lagi dapat pula disetujui oleh pemerintah pusat pada tahun anggaran 2012 mendatang. Pembangunan pasar itu akan menghabiskan waktu sekitar 15 bulan.

            Butir- butir kesepakatan yang ditandatangani di Jakarata sama yang dituangkan pada pertemuan Jumat malam (4/11), di Padang antara Pemko Padang, PHBI dan pedagang, ujar Kadis Pasar Padang Asnel. Yaitu dengan system pembayaran retribusi yang sangat menguntungkan kedua belah pihak, baik pedagang maupun Pemko.

            Namun ada satu penambahan point kesepakatan, yaitu Pemko Padang mengharapkan penghimpunan zakat para pedagang melalui BAZDA Kota Padang dalam rangka ikut berperan mengentaskan kemiskinan di Kota Padang, Ujar Kabid Humas Pemko Padang Richard.

Dalam proses pemindahan ke tempat penampungan dan proses pembangunan pasar yang baru Pemko dan pedagang sama- sama ikut berperan.

            Pembangunan kembali Pasar Inpres II, III dan IV yang sudah berusia 30 tahun lebih itu, serta Pasar Inpres I (sudah rampung 100 persen) merupakan salah satu dari delapan pokok- pokok kebijakan rehabiltasi dan rekosntruksi Pemko Padang pasca gempa 30 September 2009 lalu, yang telah ditetapkan Pemko Padang sejak dua tahun lalu.

            Kebijakan merevitalisasi pasar raya dan pasar satelit telah diplanning sejak dua tahun lalu, antara lain mengindentifikasi pedagang yang berusaha di pasar raya (Pasar Inpres I, II, III dan IV), mengikutkan mereka dalam perencanaan pembangunan kembali dan mendapat jaminan penempatan kembali lokasi yang dibangun baru.

            Mengupayakan pembiayaan pembangunan baru pasar raya dengan sumber pendanaan dari pedagang, pemerintah dan sumber pendanaan masyarakat lainnya, sehingga harga ruang  menjadi terjangkau bagi kelanjutan bisnis pedagang yang ada.

            Menyiapkan format untuk mensinergiskan kegiatan perdagangan antara pelaku pasar yang besar, menengah dan kecil. Merehabilitasi dan mengembangkan pasar raya menjadi pasar rakyat yang modern. Membangun dan mengembangkan pasar- pasar satelit yang dilengkapi dengan terminal angkutan dalam kota (Siteba, Belimbing, Gaung, Bandar Buat, Ulak Karang, Simpang Haru, Indarung). Dan antar kota (Lubuk Begalung, dan Lubuk Buaya) untuk mengurangi kepadatan pasar raya dan menumbuhkan pusat ekonomi baru, serta memfasilitasi pedagang pasar raya yang ingin merelokasi usahanya ke pasar satelit terdekat dengan tempat tinggalnya.

             Menurut data terakhir ada sekitar 2.524 pedagang pasar raya Padang, baik yang berada di Inpres I, II, III, IV maupun pertokoan Pasar Baru, ujar Kabid Humas Richard. (rel).