Selamat Datang

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Advertisement
Dana Bantuan Pusat Rp64,5 Miliar Akhirnya Dimanfaatkan:
Selesa Sore, Di KOMNAS  HAM Jakarta Kesepakatan
Pembangunan Pasar Inpres II, III, IV Ditandatangani

Padang,

             Selasa  sore (8/11), akhirnya kesepakatan pembangunan Pasar Inpres II, III dan IV Kota Padang  ditandatangani antara Pemko Padang (Walikota Padang DR. H. Fauzi Bahar, M. Si), dari KOMNAS HAM Pusat, 2 anggota DPR- RI masing- masing Nudirman Munir dan Taslim,  Persatuan Lembaga Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Sumbar (PBHI), 12 perwakilan pedagang, di Kantor Komisi Nasional Hak Azazi  Manusia (KOMNAS HAM).

  Juga  Dihadiri Sekda Padang Ir. H. Emzalmi, M.Si, Kepala Inspektorat Drs. Nasir Achmad,  Ketua KOMNAS HAM Pusat, Kepala Dinas Pasar Ir. Asnel dan Kabag Hukum Andri Yulika, SH, MH,  ujar Kabid Humas Pemko Padang Richardi Akbar, S. Sos kepada pers, Selasa sore (8/11).

 Walikota Padang DR. H. Fauzi Bahar, M. Si, Wakil Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, SP, anggota legislative,  dan Muspida Kota Padang serta pimpinan kota lainnya wajar memperlihatkan rasa gembira dan puas, karena rencana yang disusun sejak dua tahun lalu dapat direalisasikan.

            Dengan demikian dana bantuan pemerintah pusat melalui anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahap pertama sebesar Rp64,5 Miliar dapat dilaksanakan November 2011 ini dengan system multi years, dan diharapkan untuk tahap- tahap berikutnya berkisar Rp136 Miliar lagi dapat pula disetujui oleh pemerintah pusat pada tahun anggaran 2012 mendatang. Pembangunan pasar itu akan menghabiskan waktu sekitar 15 bulan.

            Butir- butir kesepakatan yang ditandatangani di Jakarata sama yang dituangkan pada pertemuan Jumat malam (4/11), di Padang antara Pemko Padang, PHBI dan pedagang, ujar Kadis Pasar Padang Asnel. Yaitu dengan system pembayaran retribusi yang sangat menguntungkan kedua belah pihak, baik pedagang maupun Pemko.

            Namun ada satu penambahan point kesepakatan, yaitu Pemko Padang mengharapkan penghimpunan zakat para pedagang melalui BAZDA Kota Padang dalam rangka ikut berperan mengentaskan kemiskinan di Kota Padang, Ujar Kabid Humas Pemko Padang Richard.

Dalam proses pemindahan ke tempat penampungan dan proses pembangunan pasar yang baru Pemko dan pedagang sama- sama ikut berperan.

            Pembangunan kembali Pasar Inpres II, III dan IV yang sudah berusia 30 tahun lebih itu, serta Pasar Inpres I (sudah rampung 100 persen) merupakan salah satu dari delapan pokok- pokok kebijakan rehabiltasi dan rekosntruksi Pemko Padang pasca gempa 30 September 2009 lalu, yang telah ditetapkan Pemko Padang sejak dua tahun lalu.

            Delapan kebijakan Rekon tersebut antara lain,  memindahkan pusat pemerintahan Pemko Padang ke kawasan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah yang sudah disetujui presiden melalui PP,  merevitalisasi Pasar Raya Padang dan Pasar Satelit, Mereorganisasi jaringan transportasi kota, menata kawasan pusat kota lama, seperti Pondok Muaro dan Pasa Gadang.

            Selain itu, memulihkan sarana pendidikan dan kesehatan, memulihkan rumah dan pemukiman masyarakat yang hancur akibat gempa, memulihkan mental masyarakat akibat gempa, merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW dan Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJMD).

            Alasan pemindahan pusat pemerintahan ke Air Pacah Koto Tangah yaitu, berdasarkan analisa ilmiah peluang terjadinya gempa dengan kekuatan besar dan tsunami relative tinggi,  mengurangi konsentrasi massa dalam jangka waktu lama di kawasan yang rentan terhadap bencana, mendorong optimalisasi pemanfaatan ruang kota dan pertumbuhan kawasan.

            Kata Kabid Humas Richardi Akbar,  kebijakan merevitalisasi pasar raya dan pasar satelit telah diplanning sejak dua tahun lalu, antara lain mengindentifikasi pedagang yang berusaha di pasar raya (Pasar Inpres I, II, III dan IV), mengikutkan mereka dalam perencanaan pembangunan kembali dan mendapat jaminan penempatan kembali lokasi yang dibangun baru.

            Mengupayakan pembiayaan pembangunan baru pasar raya dengan sumber pendanaan dari pedagang, pemerintah dan sumber pendanaan masyarakat lainnya, sehingga harga ruang  menjadi terjangkau bagi kelanjutan bisnis pedagang yang ada.

            Menyiapkan format untuk mensinergiskan kegiatan perdagangan antara pelaku pasar yang besar, menengah dan kecil. Merehabilitasi dan mengembangkan pasar raya menjadi pasar rakyat yang modern. Membangun dan mengembangkan pasar- pasar satelit yang dilengkapi dengan terminal angkutan dalam kota (Siteba, Belimbing, Gaung, Bandar Buat, Ulak Karang, Simpang Haru, Indarung). Dan antar kota (Lubuk Begalung, dan Lubuk Buaya) untuk mengurangi kepadatan pasar raya dan menumbuhkan pusat ekonomi baru, serta memfasilitasi pedagang pasar raya yang ingin merelokasi usahanya ke pasar satelit terdekat dengan tempat tinggalnya.

            Jadi tergambar dengan jelas bahwa keseriusan Pemko Padang membenahi pasar yang lebih refresentatif sudah sejak lama (dua tahun lalu). Menurut data terakhir ada sekitar 2.524 pedagang pasar raya Padang, baik yang berada di Inpres I, II, III, IV maupun pertokoan Pasar Baru, ujar Kabid Humas Richard.  (rel).    

 
Advertisement

Jajak Pendapat

Setujukah anda pusat pemerintahan Kota Padang dipindahkan ke Air Pacah ?
 

Galeri Foto


S.M. Abadi, MM.
Kepala Seksi Pemberdayaan Telematika Dinas kominfo Kota Padang

Tari Piring


Pantai Carolina 2


Bangunan
Bangunan tua peninggalan Belanda (3)

Bangunan
Bangunan tua penginggalan Belanda (2)

RSS Nasional

Syndicate

dualbahasa.gif

Counter

Pengunjung: 10306148

IDR Exchange

Kurs
Jual
Beli
USD
00,00
00,00
SGD
00,00
00,00
JPY
00
00
GBP
00,00
00,00
EUR
00,00
00,00
Updated: 2012-05-21 12:24:58

ShoutBox

simduk.gif

User Online

Saat ini terdapat 15 pengunjung online
 
counter

RSS Sumbar

cURL error 7: