- :: Pemerintah Kota Padang ::

MAHYELDI ANSHARULLAH

                Hal itu ditegaskannya saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah SKPD, seperti di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang dan instansi lainnya, Rabu kemarin (18/8). Wawako juga didampingi dalam Sidak itu oleh Kabid Humas Pemko Padang Richardi Akbar, S. Sos. Untuk itu bagi PNS yang terlambat dan tidak masuk kerja sesuai ketentuan Pemko Padang akan memberikan tindakan tegas, seperti teguran lisan, tertulis, bahkan bisa saja dipindahkan ke kelurahan atau sangsi yang terberat penundaan kenaikan gaji berkala atau penurunan pangkat, katanya.

                Sidak ini merupakan salah satu upaya Pemko Padang memberikan pembinaan kepada PNS agar taat hukum dan taat aturan.

               Meskipun saat ini kita melaksanakan ibadah puasa, bukan alasan untuk tidak masuk kantor. Untuk itu ia berharap tingkatkanlah kinerja selama Ramadhan. Kerja yang baik, tidak hanya mencerminkan suksesnya suatu instansi, tetapi juga merupakan amal ibadah bagi yang bersangkutan, tutur Mahyeldi.

               Meskipun kantor instansi pemerintah saat ini terpencar- pencar akibat musibah gempa tahun lalu, namun semangat kerja harus tetap dipacu dan ditingkatkan . Sehingga akan menghasilkan kerja yang bagus.

               Kepada kepala SKPD ia berharap agar selalu mengawasi stafnya, baik kehadiran setiap hari, maupun pengawasan kerja. Karena tanpa ada pengawasan yang ketat dari pimpinan tentu staf akan berbuat seenaknya. Begitu pula sebaliknya, bila pimpinan mengawasi dengan ketat stafnya, tentu capaian kerja akan semakin maksimal.

              Tentang asset yang ada di setiap instansi, ia berharap agar dilakukan pencatatan secara baik dan akurat. Sehingga tidak ada satupun asset daerah yang tidak tercatat. Bila sewaktu-waktu ada pemeriksaan dari instansi berwenang tentu kita tidak gelabakan. Makanya dari sekarang saya wanti- wanti asset di setiap SKPD harus jelas dan bisa dilihat kapan saja, tegas Wawako.

Begitu juga halnya dalam pengadaan barang pada instansi harus jelas, siapa yang mengadakan, dan berapa anggarannya. Sehingga tidak satupun pengadaan barang dan jasa yang bermasalah. Makanya yang bertanggungjawab dalam hal itu selalu berkoordinasi dengan pimpinan yang lebih tinggi, serta mempedomani aturan yang berlaku.

            Tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan Negara juga diingatkan oleh Wawako. Karena ini hal yang sangat sensitif, apalagi sejak bergulirnya iklim keterbukaan dan reformasi dibarbagai bidang, ujarnya.

             Bila tertib administrasi keuangan semakin tertib, tentu hal-hal yang tidak diigini dapat dicegah. Bahkan kita yakini dimasa mendatang tidak akan menimbulkan masalah, tambah Mahyeldi penuh optimis.