- :: Pemerintah Kota Padang ::

Walikota Padang DR. H. Fauzi Bahar, M. Si Menyesalkan Sikap Ketua DPRD Padang Yang Terkesan ‘’Menghambat’’

FAUZI BAHAR

DPRD Padang belum juga mengeluarkan rekomendasi pencairan dana gempa karena tidak mengakui jumlah data korban yang diberikan Pemko Padang. Jumlah korban yang dilaporkan Pemko Padang  tersebut yaitu 2715 rumah. Sementara yang diakui DPRD hanya 2335 rumah, sehingga sisanya 480 rumah tidak diakui. Data 2715 rumah tersebut sebenarnya sudah diakui pusat yang dibuktikan telah dicairkan bantuan Rp 9,4 miliar sesuai jumlah korban 2715 tersebut. Namun karena DPRD tidak mengakui data ini dan hanya mengakui 2335 rumah, sehingga ada selisih dana Rp 2,6 miliar.
“Nah, DPRD minta dana sisa Rp 2,6 miliar ini dibagi rata saja kepada data mereka akui. Mana mungkin. System kerja apa itu ?. Korban lain di Padang Pariaman dan Pesisir Selatan sama-sama ditetapkan menerima sekitar Rp 5 juta masing-masing korban, sementara jika seandainya dibagi rata selisih dana itu, jumlah yang diterima menjadi Rp 6 juta. Tak benar itu,” tegas Fauzi.
Menurutnya, jika DPRD Padang tidak setuju silahkan cek langsung data korban yang tidak disetujui itu. Jangan hanya bilang data ini tak benar lalu tak ada tindak lanjutnya. Masyarakat korban gempa terus mengulurkan tangan menanti kapan bantuan ini turun, sementara wakilnya yang duduk di dewan terus berbelit-belit dengan persoalan yang semestinya tidak perlu dipermasalahkan.
“Segeralah cek kalau memang tak setuju. Atau sampaikan tertulis kepada Pemko Padang tidak menyetujui pencairan dana gempa, sehingga Pemko Padang bisa pula menjelaskan kepada masyarakat dan mengembalikan dana ini ke pusat,” kata Walikota lagi.
Perlu diketahui, lanjut Fauzi, gempa 2007 sudah berlalu 3 tahun. Dalam masa tiga tahun tentu sudah banyak rumah korban yang diperbaiki, karena tidak mungkin dibiarkan rumah yang runtuh terbengkalai ‘menganga’ sampai sekarang. Begitu juga dengan anggota dewan yang duduk sekarang merupakan anggota dewan periode baru yang mulai masuk 2009 lalu. Sementara yang lebih tahu nasib korban gempa ini adalah anggota dewan masa periode sebelumnya.
“Nah, marilah kita sikapi ini dengan kepala jernih sekarang. Jangan terus berlarut-larut, sehingga masyarakat korban gempa yang terus dikorbankan,” tambahnya. Seyogianya anggota DPRD membantu kesulitan masyarakat, jangan malah sebaliknya yang bersikap terlalu jauh, seperti memperlambat memberikan rekomendasi pencairan dana gempa tahun 2007. Pemko dan DPRD ada, karena ada rakyat, makanya kita harus berpihak kepada rakyat. Jangan malah selalu mempolitisir sesuatu, yang akhirnya masyarakat yang dirugikan, ujarnya.