- :: Pemerintah Kota Padang ::

MAHYELDI

Bahkan dalam pertemuan tersebut pihak BNPB melalui Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Bachri Beck memastikan bahwa dana sebesar Rp64,5 Miliar untuk pembangunan kembali Pasar Inpres di Pasar Raya Padang yang runtuh karena gempa sudah termasuk dalam dana bantuan untuk Provinsi Sumbar sebesar Rp478 Miliar, tegas Kepala Bappeda Padang Hervan Bahar, yang disampaikan Kabid Humas Pemko Padang Richardi Akbar, S. Sos tadi malam.
    Jadi kalau sebelumnya Gubernur Sumbar Marlis Rahman dan Kepala BPBD Provinsi Sumbar Harmensyah mengatakan dana sebesar Rp478 Miliar dari pusat itu hanya diperuntukkan untuk pembangunan perkantoran, mesjid raya dan Rumah sakit M. Jamil Padang, Ternyata juga didalamnya termasuk untuk pembangunan Pasar Inpres di Pasar Raya Padang tahap pertama, mesjid- mesjid lainnya di Sumbar, Unand, IAIN Imam Bonjol Padang dan pembenahan berbagai infrastruktur, seperti jalan, jembatan dan yang lainnya, ujar Kabid Humas Richard.
    Untuk tahap- tahap berikutnya pemerintah pusat juga akan membantu pembangunan Pasar Inpres secara berkesinambungan, baik tahun 2011 dan tahun tahun- tahun berikutnya sampai tuntas.
    Hal itu sesuai yang diungkapkan oleh Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana  BNPB Bachri Beck. Bahkan awal Juli 2010 ia akan datang ke Padang menjelaskan hal ini, ujar Hervan Bahar.
    Apa yang ditegaskan oleh pihak BNPB nasional  merupakan khabar gembira dan patut disambut dengan rasa penuh suka cita. Karena terlihat jelas ada titik maju untuk membangun kembali Pasar Inpres yang sudah hancur akibat gempa tahun lalu.
    Untuk itu dana pendamping sebesar Rp59 Miliar (dari APBD Kota Padang Tahun 2010) yang masih dipolemikkan di DPRD Kota Padang mudah-mudahan akan mencair dan semakin jelas, dan bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan Pasar Inpres 1 – 4 tahap pertama.
    Apalagi sebagaimana yang sudah ditegaskan oleh Sekda Padang Ir. H.Emzalmi, M. Si kemarin, bahwa dana sebesar Rp59 Miliar tersebut sudah disetujui dalam Perda No. 1 Tahun 2010 tentang APBD Tahun 2010. Bahkan untuk proses tender pembangunan pasar Inpres tersebut tetap dilanjutkan.
    Bahkan dengan adanya penegasan dari pihak BNPB Pusat Pemko Padang tetap berkotmitmen melanjutkan apa yang sudah direncanakan. Apalagi pasar adalah menyangkut kepentingan orang banyak. Dan wajar Pemko bersikap tegas dalam hal ini, ujar Kabid Humas Richard.
    Untuk itu berbagai elemen masyarakat diharapkan turut mendukung langkah maju yang dilakukan Pemko Padang. Karena ini menyangkut kesejahteraan dan masa depan masyarakat yang lebih baik.
    Sebaiknya berhentilah berpolemik dan mari memikirkan masa depan rakyat yang lebih baik. Pemko tetap memberikan yang terbaik kepada rakyat, ujarnya. (Rel)