- :: Pemerintah Kota Padang ::

Pengadaan  Dengan Layanan  Elektronik  (LPSE ) di Kota Padang

MAHYELDI

Wakil Walikota Padang Mahyeldi Ansyarullah,SP  mengatakan, proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya effisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang Negara. Selain itu proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi  kesempatan usaha serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan bagi seluruh pelaku usaha  yang bergerak dibidang pengadaan barang /jasa pemerintah. Hal itu dikemukakan Wakil Walikota Padang  Mahyeldi Ansyarullah,SP dalam sambutannya ketika membuka  sosialisasi pengadaan secara elektronik LPSE  Jum’at  (4/6) di Ruang Sidang Balai Kota  Padang.
.

Lebih jauh Wakil Wakota Padang mengatakan,dengan diberlakukannya undang undang  nomor 11 tahun 2008 tentang informasi danTransaksi Elektronik  menegaskan  informasi  elektronik  maupun elektronik serta hasil cetakan nya merupakan alat bukti yang sah .

Hal ini memberikan peluang seluruh penyedia jasa untuk dapat memperluas kiprahnya ke seluruh pelosok Indonesia. Dengan menggunakan teknologi  penyedia jasa cukup melaksanakan proses pengadaan di Kantor dan tidak perlu lagi datang ketempat pengguna anggaran. Dengan demikian akan menghemat biaya dan menimalisir  terjadinya Kolusi,Korupsi dan Nepotisme KKN.

Pada bagian lain Wakil Walikota Mahyeldi Ansyarullah ,SP mengatakan,selama ini banyak pengusaha kecil tidak mampu bersaing baik dengan pengusaha besar maupun pengusaha asing, akibat  tidak menguasai teknologi pada hal pemerintah lewat regulasi telah memberikan dukungan penuh kepada pengusaha kecil supaya bisa berkembang  dan kuat di sector  pengadaan barang  dan jasa.

Kebijakan pemerintah untuk menerapkan pelayanaan pengadaan Barang/jasa secara elektronik baik pemerintah pusat ,pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota merupakan salah satu langkah maju  dan memperbaiki citra pemerintah dimata masyarakat.

Kepa kepala SKPD SKPD diharapkan untuk segera melaksanakan  sebagian pengadaan barang /jasa melalui  LPSE karena kota Padang sebagi Ibu Kota propinsi akan menjadi percontohan bagi daerah lainnya. Pada kesempatan itu, Kepala  Bappeda Propinsi Sumatera Barat Prof.H.Rahmat Syahni dalam sambutannya mengatakan pula, Implementasi system  E-procurement di Sumatera Barat  berawal dari terpilihnya propinsi Sumatera Barat bersama sama  dengan propinsi Jawa Barat, Jawa Timur,Propinsi Gorontalo dan Propinsi Kalimantan Tengah sebagai percontohan pembentukan layanan pengadaan secara elektronik.
Menindaklanjuti penetapan propinsi Sumatera barat sebagai percontohan dimaksud telah dilakukan  MOU antara Pemprop Sumbar dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas  tanggal 28 September 2008. Dikatakan,kendala utama dalam implementasi sistim e-Procument nasional adalah masih besarnya digital devide pada masyarakat khususunya calon pengguna .
Hal ini menyebabkan proses adopsi terhadap implementasi sistim e-Procurement  nasional masih relatif  lebih lambat .Disamping itu pola piker  yang masih keliru terkait dengan  implementasi  sistim  e-Procurent  nasional serta masih terkungkungnya  pada pengguna  terhadapcara cara lama seperti halnya terdapatt dalam sistim pengadaan barang dan jasa secara konvesional  menyebabkan masih banyaknya  reluktansi terhadap implementasi sistim ini. Agar Implementasi layanan pengadaan secara elektronik  dapat terlaksana  dengan baik sangat  memerlukan komitmen yang tinggi baik oleh pemerintah daerah ,masyarakat  maupun dunia usaha Sosialisasi Layanan Pengadaan secara elektronik Kota Padang  itu berlangsung sehari diikuti  100 orang peserta  utusan dari Staf  SKPD di Kota  Padang  ( Rellis –Tim Humas Padang)