- :: Pemerintah Kota Padang ::

FAUZI BAHAR

Kabid Humas Pemko Padang, Richardi Akbar S.Sos kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin (10/2) mengungkapkan, penghargaan pelayanan public yang diterima Pemko Padang hari ini merupakan buah hasil kerja keras aparat di lingkungan Pemko Padang serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat selama ini.

“Penghargaan ini merupakan penghargaan bagi masyarakat Kota Padang, baik kepada aparat Pemko Padang yang memberikan pelayanan, maupun kepada masyarakat yang menerima pelayanan. Hubungan baik antara masyarakat dan Pemko inilah yang perlu kita tingkatkan kedepan,” ujarnya.

Richard menambahkan, prestasi tersebut akan digunakan sebagai pemicu bagi segenap pegawai Pemko Padang untuk terus berupaya memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat.

" Penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara merupakan penghargaan yang dianugrahkan kepada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Makanya, Pak Wali terus mengimbau seluruh instansi yang ada di lingkungan Pemkot Tegal untuk selalu transparan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat," ujarnya lagi.

Aspek yang dinilai dalam penghargaan tersebut ada dua kategori. Pertama penilaian pelayanan publik berdasarkan hasil kinerja pemerintah daerah. Kedua, penilaian pelayanan publik berdasarkan pendapat dari masyarakat. Pada ketegori kedua ini ada beberapa aspek penilaian, diantaranya kepemimpinan, infrastruktur dan pelayanan dasar.

Meskipun belum maksimal, namun beberapa kategori penilaian tersebut telah dilaksanakan dengan kerja keras oleh Pemko Padang, terutama SKPD terkait. Penilaian pelayanan publik misalnya seperti program pelayanan KTP gratis, pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan pendidikan.

Sedangkan kategori insfratruktur meliputi perhubungan, penerangan, air minum, taman, dan fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan pasar. Yang ketiga adalah pelayanan perizinan dengan pencapaian memberikan waktu pengurusan perizinan lebih cepat, terutama kebijakan Pemko PAdang membentuk unit kerja khusus pelayanan, yakni Kantor Pelayanan Perinzinan Terpadu (KP2T). ***

Pemko Padang Menyanyangkan Aksi Demo

Berujung Anarkis

Padang,

            Pemko Padang menyesalkan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat yang menamakan dirinya  Forum Warga Kota (FWK) Padang, kemarin (10/2), yang berjung anarkis.

            Hal itu Kata Walikota Padang Drs. H. Fauzi Bahar, M. Si yang disampaikan melalui Kabid Humas Pemko Padang Richardi Akbar, S. Sos tidak harus terjadi bila FWK dan berbagai komponen masyarakat memahami perjuangan yang dilakukan Pemko Padang saat ini dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, baik di daerah maupun ditingkat nasional.

            Demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah hal yang wajar dan dilindungi oleh undang- undang. Tetapi kalau dilakukan dengan upaya pemaksaan, caci maki dan anarkis siapapun tidak bisa menerimanya. Caci maki dan penghinaan yang dilakukan oleh pendemo terhadap diri seseorang atau lembaga Negara sebenarnya  sudah bisa dibawa ke wilayah hukum, karena sudah terlalu jauh bersikap kurang baik.

 Untuk itu ia berharap berfikirlah secara jernih dan hati yang bersih. Sehingga ke depan tidak ada lagi timbul kesalahpahaman.

            Semua orang mungkin sudah tahu begitu besar dan beratnya perjuangan Pemko Padang ke pemerintah pusat untuk mendapatkan perhatian dan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gmpa. Hal ini seharusnya dimengerti masyarakat dan FWK, dan kita sama- sama berusaha serta diiringi doa. Kita berbuat dan bekerja tidak sama meniup lampu aladin, waktu diminta langsung dapat. Tetapi harus melalui usaha dan perjuangan.

            Misalnya, saya sudah matian- matian berupaya ke pemerintah pusat, seperti ke Bappenas RI, DPR- RI, Departemen Perdagangan dan Perindustrian dan instansi terkait lainnya. Mudah- mudahan usaha kita tersebut membuahkan hasil konkrit, ujar Fauzi Bahar.

             Begitu juga halnya tentang pembangunan kembali Pasar Raya Padang yang hancur akibat gempa akan kita bangun dengan dana APBN dan APBD sesuai tuntutan masyarakat. Masalah dana gempa tahun 2007 segera cair, karena hanya menunggu proses dari Pemerintah Provinsi Sumbar. Kalau sudah tuntas administrasinya kita akan bayarkan dan tidak benar ditahan oleh Pemko Padang.

            Menyangkut pembangunan terminal Angkot itu sudah masuk dalam perencanaan oleh pengembangan pusat perbelanjaan ‘SPR’ tahun ini. Tentang kios- kios darurat itu tidak perlu dipermasalahkan, karena sudah dimanfaatkan oleh pedagang kecil dengan senang hati. Semuanya adalah untuk kepentingan pedagang dan orang banyak, ujarnya.

            Pemko sangat menyesalkan oknum- oknum yang melakukan pemaksaan kepada sejumlah pedagang untuk melakukan aksi demonstrasi dan menutup toko, warung dan kedai. Perbuatan ini tidak hanya merugikan pemilik toko, kedai serta karyawannya, tetapi juga masyarakat. Untuk itu ia berharap hal tersebut dimasa mendatang tidak terjadi lagi. Rakyat sudah sengsara, jangan dibikin sengsara lagi, ujar Richard

            Untuk itu walikota berharap hari ini (Kamis, 11/2) kembalilah berjualan dan berdagang seperti biasa,  bukalah toko dan kedainya kembali. Sehingga kita tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi, terutama masyarakat yang betul- betul berharap hidup dari hasil dagangan sehari- hari. Pemerintah Kota bersama aparat kepolisian dan aparat keamanan lainnya menjamin keamanan para pedagang untuk aktif kembali membuka toko dan kedainya. (Rel Humas)