|
Pada kesempatan tersebut, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas RI Prof. Armida Salsiah Alisjahbana, MA. Ph.D., didampingi oleh 3 Deputy di Kementerian PPN/Bappenas, yaitu ; Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah (Dr. Ir. Max H. Pohan, CES, MA), Deputy Bidang Sarana/Prasarana (Dr. Ir. Dedy Priatna, M.Sc) dan Deputy Bidang SDM dan Kebudayaan (Dra. Nina Sardjunani, MA).
Sedangkan Walikota Padang didampingi oleh : Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Asisten Ekbang Kesra, Kepala Bappeda, Tim Ahli BPRR, Kadis PU, Kadis Kesehatan, Kadis Pendidikan, Kepala BPBD, Kabag. Pembangunan, Kabid. Pengembangan Wilayah Bappeda, dan Kabid Tata Ruang
DTRTB.
Walikota Padang pada pertemuan tersebut menyampaikan ekspose terkait dengan kejadian bencana gempa bumi di Kota Padang dan upaya penanggulangannya, sekaligus menyampaikan pokok-pokok program rehabilitasi/rekonstruksi di Kota Padang. Walikota Padang juga memaparkan konsep sekolah shelter yang akan berfungsi ganda sekaligus, yaitu sebagai media proses belajar/mengajar pada keadaan normal, dan juga sebagai bangunan vertical evacuation pada saat terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami. Apabila terjadi musibah gempa bumi nantinya, diharapkan satu buah shelter mampu menampung sekitar 3.000 orang dalam radius 1 km disekitar shelter. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Padang mencanangkan usulan pembangunan 100 buah sekolah shelter, untuk dimasukkan kedalam blue book Bappenas. Pembangunan 100 buah sekolah shelter ini diusulkan untuk dilakukan bertahap mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, dengan jumlah sekolah shelter 25 unit pertahunnya.
Pada bagian lain, Prof. Helmi (tim ahli BPRR) menyampaikan ekspose tentang konsep Padang New City. Paradigma baru dibidang pemerintahan serta pembangunan kota yang mengarah kepada mengakomodasi kepentingan seluruh warga kota, merupakan salah satu point penting dalam konsep Padang New City. Konsep ini tidak saja dalam tatanan pemindahan pusat Pemerintahan Kota Padang kearah timur, melainkan bagaimana membangun Kota Padang yang responsive terhadap bahaya gempa bumi dan gelombang tsunami. Disamping itu, pembangunan Kota Padang kedepan juga diharapkan responsive terhadap kebutuhan sarana/prasarana kota, dan melibatkan pihak swasta dalam kerangka public private partnership.
Padang New City merupakan salah satu wujud dari usaha mengembalikan kegemilangan ekonomi Kota Padang pasca bencana alam tanggal 30 September 2009 yang lalu. Sementara itu, kerugian yang dialami Kota Padang akibat gempa berkekuatan 7, 9 SR, baik kerugian disektor pendidikan, kesehatan, pasar, bangunan masyarakat, jembatan, irigasi, jalan, drainase, sungai, korban jiwa dan kerusakan infrastruktur lainnya.
Misalnya dibidang pendidikan Pemko Padang mengalamii kerugian, berupa bangunan yang rusak berat 1.606 lokal, rusak sedang 1.038, rusak ringan 903 lokal. Total kerugian Rp262.627.200.000. Bidang kesehatan rusak berat 15 bangunan, rusak sedang 17 dan rusak ringan 53, yaitu meliputi rumah sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Total kerugian Rp29.450.000.000,.-. Rumah penduduk yang rusak berat 33.597, rusak sedang 35.816, rusak ringan 37.615, perkiraan total kerugian Rp.5.506.751.250.000,-. Sarana dan prasarana rumah ibadah rusak berat 283, rusak sedang 289, rusak
ringan 201, total kerugian ditaksir Rp153.120.000.000. Kerusakan sarana jalan dan jembatan yaitu, jalan rusak berat 8 lokasi, rusak sedang 22 lokasi, total kerugian Rp70.550.000.000,- Jembatan
yang rusak berat 8 buah, rusak sedang 19 dan rusak ringan 3 buah, taksir kerugian Rp22.380.000.000,- Dan begitu juga kerusakan lainnya, seperti drainase, irigasi, sungai dan pasar, yang total kerugian mencapai Rp7 Triliun. Secara keseluruhan Pemko membutuhkan dana termasuk memindahkan pusat pemerintahan mencapai Rp20 Triliun. Angka taksiran ini sudah dihitung oleh BPRR Kota Padang.
Melalui pertemuan antara Pemko Padang dengan Bappenas hari ini di Jakarta, diharapkan sejumlah anggaran yang sudah diajukan Pemko Padang untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Padang pasca gempa dapat dikabulkan, termasuk pembangunan kembali Pasar Raya Padang sekitar Rp237 Miliar yang berbasis shalter, ujar Kabid Humas Richard. Menanggapai ekspose Pemerintah Kota Padang tersebut, kepala Bappenas menyampaikan apresiasinya atas berbagai upaya dan inovasi yang dilahirkan oleh Pemerintah Kota Padang, terkait dengan upaya recovery dan antisipasi bencana gempa bumi dan gelombang tsunami di Kota Padang. Beliau juga menyatakan bahwa program recovery Prov. Sumatera Barat dan Kota Padang khususnya, sudah masuk dalam agenda Bappenas. Pemerintah Kota Padang selanjutnya diminta untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Prop. Sumbar dan perwakilan BNPB di Kota Padang. Kepala Bappenas juga menyambut baik inisiasi Pemerintah Kota Padang untuk menggulirkan program public private partnership, sehingga pembangunan Kota Padang kedepan tidak saja bergantung kepada dana APBD dan APBN, melainkan juga didukung sepenuhnya oleh sector swasta. Khusus usulan pembangunan sekolah shelter, Bappenas menyarankan agar dilakukan juga konsultasi ke Departemen Pendidikan Nasional, karena usulan ini merupakan kategori bangunan khusus (non standard).
Sinkronisasi antara Departemen Pendidikan Nasional dan Bappenas terkait dengan program pembangunan sekolah shelter ini perlu dilakukan, agar proses pembahasannya di legislative akan lebih
terarah. Bappenas akan mendukung sepenuhnya program ini, tetapi juga sangat bergantung kepada kemampuan keuangan Negara. Karena itu tidak tertutup kemungkinan keterlibatan pihak swasta dalam mewujudkan program cemerlang ini.
Sedangkan untuk program Public Private Partnership, Pemerintah Kota Padang diminta untuk segera menyiapkan pra study kelayakan dari program-program yang telah diusulkan tersebut. Usulan tersebut sudah harus disampaikan ke Bappenas paling lama 2 minggu kedepan, agar program public private partnership ini ini dapat dimasukkan dalam agenda kerja Bappenas mulai tahun anggaran 2010.**** |
