- :: Pemerintah Kota Padang ::

Doronglah Pemko Padang untuk melakukan berbagai terobosan dalam upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009, karena kita memerlukan dana besar mencapai Rp7 Triliun lebih. Sebaiknya hilangkan sifat amarah yang hanya selalu mencari titik lemah dengan berperan aktif melakukan recovery, seperti berperan mencari pihak ketiga atau donator, baik local maupun manca negara yang akan membantu pemulihan Kota Padang. Harapan tersebut disampikan Pemko Padang melalui Kabid Humas Pemko Padang Richardi Akbar, S. Sos kepada Pers, Minggu (10/1).
   

Lebih jauh dikatakannya saat ini sumbangan dari berbagai pihak di tanah air semakin mengalir, terakhir dari Pemko Balik Papan Rp2,9 Miliar dan dari masyarakat dan Pemppov. Sulteng Rp3,2 Miliar untuk pembenahan sarana pendidikan dan ada lagi dari berbagai provinsi/ kota/ kabupaten di tanah air. Sebelumnya diluar Uang Lauk Pauk (ULP) juga sudah mencapai Rp14 Miliar lebih,  dan yang langsung disalurkan ke sekolah dalam bentuk bangunan senilai Rp24 Miliar, ujar Kepala DPKD Kota Padang Ir. Cory Saidan, M. Si
Dari sumbangan yang kita terima tersebut membuktikan bahwa perhatian provinsi, kota dan kabupaten dari berbagai daerah di tanah air cukup besar dan begitu juga dari pihak swasta dan lembaga dunia. Sebaiknya warga kota dan tokoh- tokoh masyarakat, LSM, OKP, Ormas dan komponen lainnya  turut serta dalam menggalang bantuan dari berbagai daerah, swasta atau lembaga- lembaga donator, Jangan malah selalu mempermasalahkan kebijakan dan program yang sudah  berjalan baik dan didukung masyarakat, kata Richard.
Pembangunan kios- kios di kawasan Pasar Raya hanya bersifat sementara dan diakui oleh Walikota Padang Fauzi Bahar memang belum memuaskan semua pihak, sempit dan sebagainya. Tetapi itu  hanya sementara menjelang  pasar yang  refresentatif selesai dibangun dengan dana APBN dan APBD. Tentu kita harus bersabar dan memahami suasana darurat tersebut.
Pemko mengajak masyarakat untuk bersama- sama membangun citra positif di kota ini. Jangan gara- gara untuk kepentingan tertentu, kita melakukan aksi- aksi yang kurang baik dan nantinya Kota Padang  citranya kurang bagus dimata nasional atau orang luar. Padahal orang Minang sangat terkenal dengan kesantunannya, menjunjung tinggi nilai adat istiadat, moralitas, etika dan estetika serta selalu bermusyawarah dan tidak suka memaksakan kehendak, jelasnya.
Sesuai dengan undang- undang,  Pemko Padang tentu tidak bisa jalan sendirian membangun kota ini, harus bekerjasama dengan lembaga legislative, Muspida dan berbagai lembaga social kemasyarakatan lainya. Semuanya sudah dilakukan sesuai mekanisme. Kalau DPRD memberikan dukungan terhadap berbagai kebijakan yang dilakukan Pemko itu hal yang wajar dan sudah sesuai dengan amanah undang- undan Pemerintahan Daerah. Namun kalau DPRD  memberikan berbagai kritikan dan masukan tentu demi semuanya berjalan dengan baik, ujar Richard.
Yang jelas pemaksaan kehendak tidak sesai dengan nilai- nilai/ budaya orang Minang, karena orang Minang lebih mengedepankan unsur musyawarah mufakat. dengan cara- cara yang santun . ‘’Kok Bulek Buliah Digolongkan dan Kok Picak Buliah Dilayangkan’’. Kalau ada pula niat dari oknum- oknum tertentu untuk menjatuhkan Walikota Padang Fauzi Bahar dalam menanggapi permasalahan yang muncul saat ini, jelas tidak beralasan. Karena Pemko dalam serba keterbatasan sudah berbuat cepat dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Ke depan tentu kita harus bersama-sama  bekerja keras lagi dengan menghilangkan unsur kecurigaan dan sakit hati yang tidak beralasan.  Dengan kebersamaan tidak ada yang tidak bisa dilakukan, yaitu dengan niat tulus membangun Kota Padang lebih baik lagi dimasa mendatan. Mari kita arahkan masyarakat ke hal- hal yang positif,  jelasnya.
    Walikota  tidak pernah berbohong ke public, malah sangat terbuka terhadap berbagai program dan kebijakan yang akan dilakukannya dengan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, seperti Padang Bay City, pembangunan terowongan dan program- program yang lainnya.. Kalau toh belum berhasil tentu kita harus menunggu investor yang akan investasi di daerah ini, tidak mungkin mereka kita paksa. Yang benar ajalah gara- gara belum berhasil lalu walikota diturunkan, ujar Richard. (Rel Humas Pemko Padang).