- :: Pemerintah Kota Padang ::

Pemko Tetap Konsisten Menjaga Asset Daerah,
Fauzi Sesalkan Aksi Demo Tak Terkontrol

FAUZI BAHAR

Dan ia sangat menyesalkan aksi demo kemarin  yang mengarah brutal, seperti ada yang menunggangi, Padang  tak ingin maju. ‘’Janganlah selalu melempar isu yang justru membuat rakyat bingung dan semakin sengsara’’.  Aksi- aksi hanya justru  bisa menimbulkan image kurang baik ke daerah kita. Padahal mata nasional, bahkan dunia semakin melirik kepada kita,  karena mereka ingin  ikut ambil bagian dalam upaya percepatan pemulihan pembangunan setelah ditimpa musibah gempa. Sebaiknya rasa senasib seperjuangan dan didukung itikad baik dalam memajukan kota ini yang selalu kita kedepankan. Sehingga kita bisa cepat lepas dari keterpurukan, tegas Fauzi Bahar. Jangan kita selalu mengedepankan emosional yang hanya akan merugikan kita sendiri. Padahal kita perlu bangkit lebih cepat lagi, ujar walikota melalui Kabid Humas Pemko Padang Richardi Akbar, S. Sos.

Keberadaan 1.100 kios darurat disambut positif oleh para pedagang, buktinya sudah dimanfaatkan dengan sebaik- baiknya. Begitu pula beberapa kios sedang dibenahi oleh pedagang untuk segera ditempati. Karena sejak dua bulan terakhir mereka tidak dapat melaksanakan aktifitas dengan baik, terutama untuk mencari nafkah bagi keluarga. Kini rakyat sudah menderita akibat gempa 7,9 SR, sebaiknya kita memberikan motivasi kepada mereka untuk bangkit dengan mengerahkan segala daya dan upayanya. Jangan malah membuat rakyat atau pedagang pesimis. Misalnya, kita mendorong agar pedagang tetap menempati kios- kios yang sudah dibangunkan oleh Pemko Padang. Sehingga bisa berdagang kembali menjelang bangunan pasar yang refresentatif selesai dibangun sekitar 18 – 20  bulan ke depan melalui dana APBN dan APBD.

Menanggapi  tentang masalah pembongkaran kios- kios. Wako Fauzi Bahar menegaskan tidak pernah pimpinan kota ini secara tegas  menyampaikan perintah bongkar. Namun saat pedagang demo 18 November 2009,  mungkin  saja bisa  dilakukan pembongkaran asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bila aturan yang berlaku tidak membolehkan, kenapa kita harus ngotot membongkarnya, yang benar aja dong !. Padahal Indonesia Negara hukum, bukan diperlakukan ‘’hukum rimba’’, ujarnya.

Selain itu masukan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumbar sangat jelas, disitu diminta Pemko lebih berhati- hati mengambil tindakan masalah asset daerah. Misalnya dikatakan, penghapusan barang milik daerah dengan tindaklanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dialihtangankan. Ternyata kios- kios tersebut sudah dimanfaatkan pedagang, jelasnya.Selain itu kata Fauzi dapat dilihat sendiri suasana perdagangan di kawasan Pasar Raya Padang sudah semakin kondusif dan  aktifitas sudah bergairah kembali. Itulah harus kita pelihara dan kembangkan. ‘’Saya saja selalu bolak balik ke pasar demi mendorong pedagang bangkit’’. 

Makanya Pemko Padang menegaskan tidak ada pembongkaran, karena demi kemaslahatan orang banyak dan untuk kehidupan masyarakat. Bahkan jalan menuju kawasan Pasar Raya sudah dibuka pula. Menyangkut Taman Terbuka Lapangan Imam Bonjol Padang yang akan dimanfaatkan untuk bangunan kios- kios darurat untuk kesekina kalinya disampaikan Fauzi Bahar, jelas tidak mungkin. Karena lahan tersebut bukan milik Pemko Padang, tetapi milik TNI AD yang penggunaannya melalui prosedur yang sangat sulit ke pusat. Selain itu lapangan Imam Bonjol sudah dijadikan sebagai paru- paru kota dan tempat menggelar bebagai acara- acara kenegaraan, baik tingkat lokal maupun nasional, ujar Fauzi Bahar. ‘Marilah kita menjunjung tinggi akidah- akidah hukum yang berlaku di Negara ini, jangan karena kepentingan sesaat dan segelintir golongan, kita harus mengorbankan kepentingan yang lebih besar’, jelasnya. Ia mengajak tokoh- tokoh intelektual membawa pedagang kepada suasana yang nyaman dan maju, bukan malah sebaliknya, pintanya. 

(Rel Humas Pemko Padang)