- :: Pemerintah Kota Padang ::

Realisasi Pembangunan Padang 2009 Baru Capai 69,76 Persen

MAHYELDI ANSHARULLAH

Adapun rincian dari para SKPD yaitu, untuk dinas- dinas pelaksanaan pisik mencapai 65,40 persen, badan 77,42 persen, kantor 75, 28 persen, secretariat Setko 75,18 persen, kecamatan 74,57 persen, RSUD 69,80 persen, Sekretariat DPRD 77, 41 persen. Menurut Wawako Padang H. Mahyeldi pelaksanaan evaluasi dan koordinas kegiatan pembangunan hal yang sangat penting dan harus dilakukan, apalagi tahun anggaran sudah berjalan 11 bulan. Capaianya masih rendah 25,23 persen dibandingkan dengan target efektif sebesar 95 persen sesuai kesepakatan bersama.

            Keterlambatan ini kata Mahyeldi, karena masih ada SKPD yang tidak konsisten sejak awal melaksanakan tugas- tugasnya. Sehingga kita merasa dibebani dapat menyelesaikan seluruh kegiatan dalam waktu relative singkat. Selain itu ia juga diingatkan agar seluruh SKPD secepatnya menyampaikan laporannya, karena setelah dievaluasi masih ada yang belum/ terlambat menyampaikan. Untuk itu agar menyampaikannya sesuai schedule;e yang telah ditetapkan tanggal 5 setiap bulannya.

            Ia menyadari fungsi dan peranan aparatur pemerintah ada kalanya menjadi sorotan public. Untuk itu kebijakan yang diambil harus berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak. Mahyeldi minta Kepala SKPD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat menyelesaikan kegiatan sesua dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Jangan ada kegiatan yang tidak dilaksanakan hanya karena masalah perencanaan teknis atau musibah gempa.

            Dalam rapat itu muncul penyebab permasalahan antara lain, proses pembayaran tarmin rekanan masih ada yang terlambat, karena adanya kesalahan dan persyaratan belum lengkap. Perubahan peraturan perundang- undangan dalam waktu pendek yang menimbulkan kegamangan bagi sebagian pengelola kegiatan. Masih banyak SKPD yang terlambat dan malah tidak menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan tanggal 5 setiap bulab, dan beberapa kegiatan yang terkendala karena dampak gempa 30 September 2009.

            Solusi permasalahan yang harus dilalakukan tegas Wawako, yaitu melakukan inventarisasi  dan rescheduling kegiatan- kegiatan yang bermasalah dan memerlukan penanganan khusus, meningkatkan intensitas dan efektifitas koorinasi dengan SKPD teknis terkait (DPU, Pertanahan dan DPKA) guna percepatan pelaksanaan kegiatan untuk dapat diselesaikan dalam tahun anggaran 2009.  Selain itu pekerjaan yang terkena dampak gempa segera dilakukan verivikasi agar pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat dinilai dan dibayarkan sesui dengan ketentuan. Meningkatkan pengawasan melekat agar percepatan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran tetap terjaga mutu dan kuantitas hasil pekerjaannya. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola kegiatan agar ke depan dapat memahami setiap program dan kegiatan yang ada di DPA masing- masing. Minimal mereka harus mengikuti proses pengusulan program dan kegiatan mulai RKA pada KUA _ PPAS sampai pembahasan DPA dengan TAPD setelah APBD ditetapkan.

 Sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang muncul ketiga program dan kegiatan dilaksanakan, tegas Mahyeldi yang juga didampingi Kabid Humas Pemko Padang Richardi Akbar, S. Sos (Rel Humas)