- :: Pemerintah Kota Padang ::

Sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Barat yang selalu menghadapi berbagai tantangan dan problematik, rasanya  Kota Padang masih dibutuhkan seorang figure pemimpin yang tegas dan mampu mengakomodasi berbagai hal. Sebagai daerah penyangga utama di Sumbar jelas perhatian orang akan selalu tertuju ke Padang, makanya setiap hal orang akan bercermin ke Padang bagaimana sepak

FAUZI BAHAR

     *** Bidang Telematika Diskominfo Padang (Ir. S.M. Abadi, MM) ***

            Yang dimaksudkan tegas disini adalah, tidak plin plan. Apa yang sudah menjadi sebuah keputusan itulah yang dilaksanakan dengan menerima segala relefansinya. Yang namanya keputusan pasti ada yang pro dan kontra atau senang dan tidak senang.

Yang penting semuanya sudah dimusyawarahkan dan telah dikunyah- kunyah dengan matang sebelum menjadi sebuah keputusan. Walikota tentu tidak mungkin memutuskasn sendiri, karena ada anggota Muspida dan staf yang memberikan berbagai pertimbangan. Bahkan berbagai lembaga kemasyarakatan atau elemen lainnya terhadap hal- hal yang urgen.

Pada era demokratisasi ini mana ada orang bertindak ‘otoriter’ atau sekehendak hatinya, karena diikat dengan undang- undang dan berbagai aturan. Sudah pasti selalu bermusyawarah sesuai dengan aturan main yang berlaku di Negara kita ini, ujar Kabid Humas Richard.

Misalnya, dilingkungan yang terendah di RT/ RW, sepengetahuan kita mereka selalu memusyawarahkannya di mesjid/ musala setiap apa yang dilaksanakan dilingkungannya, seperti minta sumbangan, membangun roil, jembatan dan sebagainya. Apalagi seorang kepala daerah jelas ia akan melibatkan komponen terkait, seperti DPRD, Muspida, SKPD, Ormas, OKP, dan lembaga- lembaga urgen lainnya, katanya.

Dibagian lain dikatakannya, kalau Pemko menggelar berbagai kegiatan yang bersifat seremonial, seperti lomba Asmaul Husna, hafalan Jus Amma, dzikir dan yang lainnya apakah itu salah. Apalagi ini dalam rangka meningkatkan aqidah generasi muda dan warga kota. Apakah nilai- nilai agama tidak boleh diajarkan dan dikembangkan kepada masyarakat, tegasnya.

Kalau menyangkut masalah pengembangan pariwisata,  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumbar juga bertanggungjawab ??. Kota Padang hanya merupakan bagian dari provinsi. Sebaiknya kita jangan ‘’Manupuak Aia Didulang, Yang Basah Muko Kito Juo,’’.

Kalau dikatakan pariwisata Kota Padang belum berkembang, sebaiknya kita persamakan memajukannya, bukan malah dengan menjelekkan. Kita Tolong buatkan perencanaan yang matang apa yang harus dilakukan, plus membantu menggulirkan dana, baik dari propinsi maupun nasional. Biasanya bertiori kan lebih gambang dari mewujudkannya, jelasnya.

Tentang upaya mengajak investor investasi di Padang itu salah satu program Pemko Padang mempercepat pembangunan kota ini. Kalau belum berhasil tentu kita harus sama- sama bersabar menunggunya.

Menyangkut hubungan kerja antara Pemko dengan legislative kan sudah ada aturan mainnya, sudah ada undang- undang yang mengaturnya,  semua orang sudah tahu. Ke depan tentu kedua lembaga ini harus semakin eksis menempatkan dirinya pada posisi masing- masing. Tanpa harus mencampuri satu sama lain, karena tugas pokok dan fungsinya sudah diatur undang-undang.

 Kalau sudah mantap inilah yang perlu kita dorong lebih baik lagi ke depan,  bukan membenturkannya, ajak Kabid Humas Pemko Padang. (Rel Humas Pemko Padang)