- :: Pemerintah Kota Padang ::

Pengumuman Lelang

Event Kota Padang

Arsip Berita

DPD RI Dukung Rehabilitasi Kota Padang

DARMAYANTI

Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Komisi V DPR berjanji akan medukung rencana rekonstruksi dan rehabilitasi Kota Padang pasca gempa bumi berkekuatan 7,9 pada skala richter yang terjadi 30 September 2009 lalu. "Komite III DPD mendukung rencana rekonstruksi dan rehabilitasi Kota Padang. Dukungan yang dapat kami berikan antara lain mendesak semua departemen terkait untuk membangun kembali Kota Padang sesuai dengan master plan yang dirancang Pemko," tegas Pimpinan Komite V DPD, Prof DR Darmayanti, dalam rapat dengar pendapat dengan Walikota Padang, H Fauzi Bahar di DPD, Senayan Jakarta, Senin (23/11/2009).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPR, Ir Mulyadi, usai bertemu Walikota Padang Fauzi Bahar di ruang pimpinan Komisi V menegaskan bahwa DPR mendukung rencana rekonstruksi dan rehabilitasi Kota Padang."Bahkan, kita juga meminta Walikota Padang segera mengusulkan berbagai pembangunan infrastruktur baru sebagai penguatan rekonstruksi dan rehabilitasi Kota Padang," kata Mulyadi.

Anggota DPD asal Sumatera Barat, Emma Yohanna yang juga Anggota Komise III DPD menjelaskan, dukungan yang diberikan kepada Walikota Padang itu setelah mempelajari terlebih dahulu rencana Pemko Padang tentang rekonstruksi dan rehabilitasi yang disampaikan ke DPD.

"Dengan demikian, antara DPD dan Pemko Padang saat ini sudah berada dalam visi yang sama, yakni membangun kembali Kota Padang sesuai dengan karakter yang dimiliki daerah, "ungkapnya.

Di tempat yang sama, Anggota Komite III DPD asal Riau, Maimanah Umar menambahkan, kebutuhan dana rekonstruksi dan rehabilitasi riil yang saat ini dibutuhkan Kota Padang berkisar antara 5 hingga Rp6 triliun.

Ini jelas tidak akan mampu ditanggung oleh satu departemen saja. Komite III DPD pasti akan mendorong seluruh departemen terkait untuk memprioritaskan pembangunan Kota Padang.

"Terutama soal pembangunan infrastruktur pendidikan tinggi yang saat ini masih dikuasai oleh pemerintah pusat. Yang penting, kami meminta agar Pemko Padang lebih meningkatkan intensitas komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk rekonstruksi dan rehabilitasi Kota Padang," usulnya.

Dia juga merespon positif gagasan Walikota Padang Fauzi Bahar untuk membangun Selter sebanyak 100 buah dalam Kota Padang sebagai titik aman sementara dari ancaman tsunami yang bisa terjadi setiap waktu.

"Dalam konteks pembangunan Selter ini kami mengusulkan agar setiap pembangunan kembali kantor-kantor swasta diisyaratkan agar mereka juga ikut membangun Selter di kantor masing-masing. Saya pikir permintaan itu tidaklah memberatkan pengusaha karena Pemko Padang sudah memastikan biaya gratis untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan-bangun kantor swasta yang runtuh," ujar Maimanah U