- :: Pemerintah Kota Padang ::

Padang,  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang telah menerima sebanyak 1.942 unit template (alat bantu bagi pemilih tuna netra) untuk mencentang surat suara pada Pemilu Legislatif 29 April 2009. Padang adalah daerah pertama yang menerima alat bantu tersebut dan telah sampai di kantor KPU Padang pada Senin (30/3), kata Koordinator Divisi Logistik KPU Sumbar, Desi Asmaret kepada ANTARA di Padang, Senin. Ia mengatakan, alat bantu itu akan didistribusi kepada masing-masing satu unit untuk setiap TPS Pemilu 2009 yang ada di Kota Padang. Sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya di Sumbar, pengiriman alat bantu tersebut tengah dilakukan karena kendaraan yang membawanya dari pabrik masih dalam perjalanan.

         

Persiapan pelaksanaan Pemilu 2009 di Padang hingga kini masih menghadapi berbagai kendala, terutama kekurangan total surat suara mencapai 34.824 lembar yang belum datang penggantinya dari KPU pusat.  Total kekurangan surat suara di Kota Padang mencapai 34.824 lembar yang meliputi surat suara pemilihan anggota DPR-RI, DPD-RI, DPRD Sumatra Barat (Sumbar) dan DPRD Padang, kata Ketua KPU Sumbar, Marzul Very. Ia merinci, kekurangan surat suara di Padang terdiri dari untuk pemilihan anggota DPR-RI sebanyak 17.375 lembar dari 558.974 lembar yang akan dicentang pada Pemilu 9 April 2009.

         Kemudian, surat suara DPD-RI kurang sebanyak 4.209 lembar, kemudian surat suara DPRD-Sumbar kurang 4.229 lembar dan DPRD Padang kekurangan sebanyak 9.001 lembar. Ia menyebutkan, kekurangan terjadi karena ditemukannya surat suara yang rusak dan kurang saat diterima dari KPU pusat. Kekurangan surat suara itu telah dilaporkan ke KPU Pusat untuk dikirim tambahan atau surat suara pengganti, namun hingga kini logistik tambahan masih dalam perjalanan.

         Masalah lain dihadapi KPU Padang menjelang Pemilu adalah banyaknya warga yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Dari sebanyak 548.014 warga yang masuk dalam DPT sekitar 400 ribu diantaranya belum memiliki NIK, sehingga proses penyerahan rekap ke pihak-pihak terkait belum dapat dilakukan oleh KPU setempat (Antara/Abadi)