- :: Pemerintah Kota Padang ::

F-PPP Tidak Terima , F-Golkar Tidak Menolak

F-PPP yang disampaikan Ketuanya Sabaruddin Herman sempat memaksa pimpinan sidang Hadison menskorsing sidang selama 15 menit pada pukul 23.00 WIB hingga 23.15 WIB. Karena, dalam pandangan akhirnya, Fraksi ini dengan tegas menolak dengan alasan tidak setuju mobil dinas (Mobnas) dimasukkan dalam APBD 2009.

Waktu skorsing inilah, para ketua fraksi melakukan rapat internal bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setelah dimulai tepat pukul 23.15 WIB, akhirnya Ketua F-PPP Sabaruddin Herman menyatakan menyetujui APBD 2009 dengan catatan pembelian Mobnas harus ditangguhkan pembeliannya tahun ini untuk Mobnas yang tidak mendesak pengadaannya. Sidang paripurna yang rencananya dimulai pukul 20.00 WIB itu sempat molor selama 1 jam lebih, akibat belum terpenuhinya kuorum anggota DPRD yang hadir. Yaitu ½ tambah satu, dari total 45 anggota dewan. Sekitar pukul 21.35 WIB, sidang dimulai, setelah 31 anggota DPRD hadir.

Lain dengan F-Golkar, saat akhir penyampaiannya yang disampaikan Ketuanya Afrizal SH, pengunjung sempat kaget. Pasalnya, pada kalimat akhir, Afrizal mengatakan,” ...dengan ini Fraksi Golkar yang di dalamnya tergabung PDI-P menyatakan Tidak ...(kemudian berhenti dan melanjutkan) Tidak Bisa Menolak APBD 2009,” yang disambut tepukan pengunjung.

Sementara, Nofrizal, yang menyampaikan pandangan akhir dari F-BPI menilai wali kota dalam meletakkan kepala SKPD, semuanya tidak bisa diandalkan karena mereka tidak bisa dipakai. Selain itu, Nofrizal juga meminta agar segera dioperasikannya lagi terminal Bingkuang, pelaksanaan dengan cepat proyek jalan Alai-Ampang By Pass dan lain sebagainya sebelum menyatakan fraksinya menerima APBD 2009 tersebut.

Secara umum sidang berlangsung tertib. Namun ketika pandangan akhir Fraksi PPP dibacakan Ketua Fraksi PPP Sabaruddin Herman, suara tepuk tangan membahana dari sejumlah anggota DPRD. Keputusan akhir fraksi tersebut menolak pengesahan APBD 2009.

“Anggaran Mobnas Rp 2,25 miliar bukanlah prioritas. Baiknya, anggaran tersebut bisa dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat,” ungkap Sabaruddin.

Alhasil, setelah keenam fraksi DPRD, yakni Golkar, Demokrat, PPP, PAN, PKS dan BPI menyampaikan pandangan akhir, pimpinan sidang Hadison menskors sidang 10 menit (ternyata 15 menit-red), untuk menentukan sikap akhir DPRD terkait pengesahan APBD. 

“Karena ada satu fraksi yang tak menyetujui APBD, kita adakan rapat internal ketua fraksi dan TAPD,” ujarnya.

Usai rapat internal tersebut, sidang dibuka kembali, dengan mendengarkan penjabaran akhir ketua Fraksi PPP tentang penolakan itu. “Belum prioritas dianggarkan Mobnas, karena tak efektif dan efisien. APBD masih defisit. Ini menunjukkan sense of crisis Pemko yang masih dangkal,” ungkapnya. Namun akhirnya Fraksi PPP setuju pengesahan APBD, dengan catatan pencairan anggaran Mobnas tidak diprioritaskan. “Dalam realisasi anggaran, kami minta TAPD menyesuaikan situasi dan kondisi dengan keuangan daerah. Jangan anggaran Mobnas yang dicairkan dulu,” tegas Sabaruddin. 

Beberapa anggota dewan sempat berceletuk, “Semangat Buya Sabaruddin, pertahankan hak masyarakat,” ujar salah seorang anggota dewan.Bahkan ketika serah terima APBD dari DPRD kepada Pemko,  dimana Wali Kota Padang Fauzi Bahar dan Ketua DPRD Hadison menandatangi persetujuan APBD, Nofrizal mengeraskan ringtone  saluang  di ponselnya, sambil berujar,” Bia rabab yang menyampaikan apa keinginan rakyat” Sontak hadirin kembali bertepuk tangan dan tertawa.

Ditemui usai Paripurna yang selesai sekitar Pukul 01.00 WIB, Fauzi Bahar mengaku dapat memahami sikap F-PPP yang menolak APBD. Sehingga, dalam realisasi anggaran Mobnas nanti, Pemko akan memprioritaskan mobil yang penting saja. “Kalau memang dipangkas, kami akan upayakan pengadaan mobil dengan harga lebih murah,” kata Fauzi. Tentang jumlah Mobnas yang akan dibeli, Fauzi mengatakan akan memprioritaskan Mobnas untuk empat staf ahli, Badan Penanggulangan Bencana (BPB), serta pejabat eselon tiga. 

“Kami tegaskan, jika Mobnas dibeli tahun ini, maka untuk 10 tahun ke depan tidak akan ada lagi pembelian Mobnas baru,” tandasnya. Soal kapan dibeli dan teknis pembelian, Fauzi mengungkapkan, akan berkoordinasi dengan Bagian Perlengkapan. Karena hal itu merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Perlengkapan. “Tunggu dulu sampai pencairan, baru kami tindak lanjuti,” pungkas Fauzi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemko Padang mengajukan anggaran sekitar Rp 4,5 miliar untuk pengadaan 17 Mobnas, yaitu untuk wali kota, wakil wali kota, ketua DPRD, wakil ketua DPRD dua buah, delapan untuk kepala dinas, dan empat untuk kepala kantor. Tapi akibat defisit anggaran, DPRD memangkas anggaran tersebut sebanyak 50 persen, sehingga anggaran Mobnas yang disetujui tinggal Rp 2,25 miliar.

Capai Rp 1,043 triliun

Sementara itu, APBD Kota Padang tahun 2009, yang disahkan DPRD mencapai Rp 1.043.700.397.742. Angka ini lebih kecil dibandingkan anggaran yang diajukan Pemko Padang yaitu Rp1.068.391.268.360. Penjabarannya, yaitu untuk belanja tidak langsung mencapai Rp 709.049.277.802,14, dan untuk belanja langsung Rp 334.651.119.940. 

Sedangkan untuk pembiayaan daerah, target penerimaan mencapai Rp 161.149.703.820,14, sedangkan target pengeluaran adalah Rp 8.629.315.000. Selain itu, target pendapatan daerah Kota Padang totalnya Rp 891.180.008.922. di mana sumber pendapatan dari PAD mencapai Rp 132.183.034.578, dana perimbangan Rp 720.667.118.000, dan lain-lain pendapatan yang sah mencapai Rp 38.329.856.344.**