- :: Pemerintah Kota Padang ::

Suksesnya program pembangunan daerah memerlukan suatu sistem pendanaan pembangunan yang merupakan jalan ke arah kesuksesan. Salah satu unsur pokok dalam sistem pendanaan pembangunan daerah adalah terwujudnya sistem pendanaan pembangunan yang mampu menciptakan kemandirian, baik dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan maupun pelaksanaan pembangunan.

Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dimaksudkan untuk lebih menekankan penyelenggaraan otonomi daerah pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah untuk menghadapi perkembangan dan persaingan global. Untuk mewujudkan kemadirian daerah, daerah diharapkan mampu menggali potensi dan peluang investasi daerah, dalam hal ini peran swasta (investor) merupakan faktor kunci sebagai penggerak sektor-sektor ekonomi riil sehingga mampu memacu perubahan ekonomi daerah.

Pada masa orde baru tingginya pertumbuhan ekonomi sangat ditopang oleh belanja pemerintah (government expensive) tetapi untuk masa sekarang, seiring dengan semakin terbatasnya anggaran pemerintah, maka tingkat pertumbuhan ekonomi sangat diharapkan dari investor. Apalagi setiap kegiatan investasi selalu membawa multiplier effect yang sangat besar terhadap penyediaan lapangan kerja baru, perkembangan industri rumah tangga seperti kerajinan tangan, makanan produksi spesifik / khas masyarakat lokal serta berkembangnya sektor-sektor penunjang perdagangan dan jasa lainnya.

 Dalam rangka mempercepat dan menunjang aktifitas perekonomian di Kota Padang telah terdapat lembaga keuangan yang diharapkan dapat mengakomodir semua kebutuhan percepatan aktifitas perekonomian.

 Untuk operasionalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, diperlukan penataan lembaga/organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien, serta secara struktural dan fungsional mampu menangani tugas-tugas dan kewenangan pemerintahan sebagaimana yang sudah digariskan dalam peraturan daerah.

Dengan telah keluarnya PERDA Kota Padang No. 15 s/d 22 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut :

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang

         Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang

Susunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 S/D 22 Tahun 2008, terdiri dari;

I. Sekretariat Daerah     :

1.       Sekretaris Daerah

2.       Asisten Pemerintahan terdiri dari :

a.       Bagian Pemerintahan

b.       Bagian Hukum

c.       Bagian Pertanahan

3.       Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

a.       Bagian Perekonomian

b.       Bagian Pembangunan

c.       Bagian Kesejahteraan Rakyat 

4.       Asisten Administrasi , terdiri dari :

a.       Bagian Umum

b.       Bagian Organisasi

c.       Bagian Perlengkapan

5.       Staf ahli :

a.       Staf  Ahli Bidang Hukum dan Politik

b.       Staf Ahli Bidang Pemerintahan

c.       Staf Ahli Bidang Pembangunan

d.       Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

e.       Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan

II. Sekretariat DPRD terdiri dari :

1.       Sekretaris DPRD

2.       Bagian :

a.       Bagian Administrasi

b.       Bagian Persidangan dan Risalah

c.       Bagian Keuangan

d.       Bagian Humas dan Protokol

III. Dinas Daerah terdiri atas :

a.       Dinas Pendidikan

b.       Dinas Kesehatan

c.       Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

d.       Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

e.       Dinas Perhubungan

f.        Dinas Komunikasi dan Informatika

g.       Dinas Pekerjaan Umum

h.       Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan

i.         Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah

j.        Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi

k.       Dinas Pemuda dan Olah Raga

l.         Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

m.     Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanaan

n.       Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata

o.       Dinas Kelautan dan Perikanan

p.       Dinas Kebersihan dan Pertamanan

q.       Dinas Pasar

r.        Dinas Pemadam Kebakaran

IV. Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan   Lembaga Teknis

a.       Inspektorat

b.       Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

c.       Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

d.       Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan

e.       Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

f.        Badan Kepegawaian Daerah

g.       Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

h.       Kantor Ketahanan Pangan

i.         Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi

j.        Kantor Penanaman Modal

k.       Rumah Sakit Umum Daerah

V. Lembaga Lain

a.       Badan Penanggulangan Bencana Daerah

b.       Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

c.       Satuan Polisi Pamong Praja

VI. Kecamatan dan Kelurahan

Sebagai  pelaksana dan pemberi pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah pemerintahan kecamatan dan kelurahan. Pemerintah kecamatan dan kelurahan diharapkan mampu untuk mengefektifkan, mempermudah dan mempercepat jangkauan dan waktu layanan pemerintah terhadap masyarakat. Selain itu mampu pula memberikan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan memotivasi kegiatan pembangunan di wilayah masing-masing.

Berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 15 s/d 22 tahun 2008 bahwa terdapat sebanyak 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan di Kota Padang, dimana tidak terjadi penambahan/ pengurangan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Padang hanya terdapat penambahan jumlah RW dan RT. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk serta adanya pembentukan komunitas baru dibeberapa wilayah, seperti adanya komplek-komplek perumahan yang memungkinkan untuk ditambahnya  RT dan RW yang baru. Pada tahun 2008 ini di Kota Padang terdapat 782 RW dan 2.934 RT. Secara lebih lengkap jumlah dan nama kelurahan di masing-masing kecamatan  dan jumlah RW/RT/LPM tahun 2008 sebagaimana tabel berikut.

  Nama Kecamatan, Kelurahan, Jumlah RW, RT dan LPM Kota Padang

                                              Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang

Sebagai daerah yang memiliki kemajemukan agama, Pemerintah Kota tetap berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi semua umat beragama selaku warga kota Padang. Warga dan masing masing pemeluknya saling hormat menghormati dan saling  menghargai satu sama lain, penduduk Kota Padang sebagian besar beragama Islam ( lebih  dari 93 %) dan sisanya beragama  Kristen Protestan dan Katolik. Untuk menunjang kegiatan peribadatan masing-masing agama. Pada tahun 2006 telah tersedia sarana ibadah yaitu mesjid 532 buah mengalami peningkatan menjadi sebanyak 571 buah pada tahun 2007, tidak mengalami sampai kondisi Agustus 2008.   Sedangkan  Musholla sebanyak 1.018 buah, 5 buah Gereja Protestan, 4 buah Gereja Katolik, 1 buah Pura/sanggah, 1 buah Vihara/Cetya/Klenteng. Tersedianya sarana dan prasarana ibadah secara memadai paralel dengan meningkatnya kualitas kegiatan di tempat-tempat ibadah.

Jumlah Sarana Ibadah

Di Kota Padang Tahun 2006- 2008 ( s/d Agustus 2008)

 Sumber : Kantor Departemen Agama Padang