Padang Kini,

Pemerintah Kota Padang pada 2009 melalui suatu program yang dibiayai APBD tahun 2009 akan meningkatkan pengendalian polusi udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor. "Untuk melaksanakan program tersebut telah dianggarkan dana Rp. 75 juta dalam APBD Padang 2009," kata Walikota Padang, Walikota Padang Fauzi Bahar di Padang. Program itu akan dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang bersama pihak-pihak terkait. Kegiatan yang akan dilaksanakan berupa kajian terhadap emisi gas buang kendaraan bermotor dengan rincian anggaran Rp. 54,4 juta untuk belanja barang dan jasa serta Rp. 20,59 juta untuk belanja pegawai. Selain mengendalikan polusi, untuk menjaga lingkungan Pemko Padang juga melaksanakan program pengembangan kapasitas kelembagaan guna mendukung pelestarian lingkungan hidup.

Padang Kini.

Rencana pengolahan sampah di Kota Padang oleh investor asal Jepang yang dijajaki sejak 2004 lalu mensyaratkan Pemko Padang menyediakan minimal 10 ribu ton sampah per hari. Sedangkan, produksi sampah Kota Padang baru mencapai 8 ratus ton per hari. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Padang, Hariadi Dahlan (Rabu 11/3) : “Mereka (investor, red) minta kita untuk melakukan pendekatan dengan daerah tetangga dan meminta Pemko Padang mencari sampah dari daerah tetangga, seperti Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Walaupun cuma sampah, tapi untuk mendatangkannya kita kan harus keluar uang untuk jasa pengangkutannya,” katanya.

PADANG—Apapun bentuk krisis yang melanda negeri ini, termasuk krisis Global usaha kecil tetap bertahan dengan baik. Hanya berimbas pada usaha berskala besar. Pedagang Kaki Lima (PKL) masih tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa saban hari. Dan PKL itu merupakan aset Pemerintah Kota Padang. Mereka butuh penataan dan pembinaan.

 Hal ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Tasril Tasar di ruang kerjanya baru baru ini. Kini dilakukan pembinaan terhadap PKL di Pasar Raya. Mereka diberi registrasi selama dua hari, 20-21 Februari 2009 lalu, 373 PKL akan dikucurkan dana bantuan pembinaan sebesar Rp200 juta dan masing-masing Rp500 ribu. Syaratnya PKL harus berwadah koperasi. Dana pembinaan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar dicairkan pertengahan Maret 2009.

 Kini PKL Kota Padang bergabung dengan Koperasi Mawaddah berkantor Di Masjid Nurul Iman, Koppas Simpang Haru, Koperasi Belimbing, dan Koperasi Buah Segar. Ini solusi untuk pemberdayaan ekonomi usaha kecil, sebut Tasril Tasar.

 Selain itu, di Kota Padang 583 koperasi yang masih aktif dan sekitar 200 koperasi yang tidak aktif lagi. Tugas Dinas koperasi dan UKM membangunkan kelembagaan , manajemen, keanggotaan, pengurus dan lain sebagainya. Dan bagi koperasi yang tidak aktif itu akan ditinjau dari segala aspek perkoperasian, jika tak memungkinkan lagi, maka koperasinya dibubarkan, ujar Tasril Tasar. 

 Irwandi Rais