Kanwil Depag Sumbar menyebutkan, jumlah masjid
yang hancur dan rusak berat akibat gempa
Rabu 30 September 2009 lalu, sebanyak
450 masjid. Jumlahtersebut tersebar di
Kabupaten Padangpariaman, Pesisir Selatan, Kota Padang dan Pariaman. Hingga kini untuk biaya renovasi ke-450 masjid
dimaksud belum jelas. Namun Depag Sumbar
telah mengusulkan biaya renovasi ke Menteri AgamaRI, tetapi belum ada kejelasan berapa yang
disetujuinya. Sehubungan dengan itu. tim
dari pusat yang akan menentukan dari usulan yang telah disampaikan dan bagaimana dananya direalisasikan,"
kata Kabid Penamas Depag Sumbar Ismail Usman baru-baru ini. **Irwan Rais
PADANG--Ratusan masa yang terdiri dari kelompok majelis taklim, para pengurus mesjid dan para PNS di lingkungan Pemerintah Kota Padang, Jumat siang 18 Desember 2009 mengikuti Tabligh Akbar di Lapangan Imam Bonjol Padang. Acara tersebut diselenggarakan Pemerintah Kota Padang dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharam 1431 Hijriah. Dalam acara tersebut Pemko Padang memberikan bantuan beasiswa dari dana Bazda Kota Padang senilai, rencananya akan diserahkan kepada 10 ribu siswa yang menjadi korban gempa 30 September 2009 lalu, di Kota Padang. Ketua Bazda Kota Padang Salmadanis mengatakan, pemberian bantuan beasiswa tersebut dilakukan berdasarkan data dari Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Pendidikan Kota Padang. Walikota Padang Fauzi Bahar dalam kesempatan tersebut juga mencanangkan sejumlah gerakan diantaranya, gerakan sholat berjamaah, gemar berinfak dan penanaman pohon tin pada setiap mesjid dan musholla di Kota Padang.
PADANG-- Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Patrialis Akbar, yang melakukan kunjungan kerjanya ke LP Muaro Padang dan sejumlah LP dan Lapas lainnya di Sumbar, Sabtu (19/12/2009). Di lembaga Permasyarakatan (LP) Muaro Padang, kelebihan kapasitas hunian penjara, kebersihan kurang baik, ini merupakan dua dari sekian banyak masalah yang terjadi Lembaga Permasyarakatan (LP) Muaro Padang. Menurut Patrialis, seluruh permasalahan tersebut telah mencapai titik terang pasca telah ditanda tanganinya nota kesepakatan antara Kementrian Hukum dan HAM dengan beberapa Kementrian.”Selama ini, pihak LP memiliki kemampuan terbatas untuk mengobati tahanan yang sakit. Tak jarang lantaran kurangnya fasilitas kesehatan, menyebabkan kondisi Napi yang sakit bertambah parah bahkan ada yang sampai meninggal dunia," sebut Patrialis. Kini Mentri Kesehatan telah bersedia memberikan pengobatan gratis bagi para Napi dengan syarat harus ada surat rujukan dari LP atau Lapas tempat Napi tersebut di tahan," tambahnya
UPZ baru terbentuk dan dananya dari muzakir Grup Sampurna,karena itu baru sekarang kami bisa menyerahkan bantuan,walaupun tanggap darurat paska gempa telah selesai,untuk itu kami memfokuskan kepada pendidikan,yaitu beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu ,orang tuanya meninggal dan rumahnya rusak berat akibat gempa 7,9 SR baru lalu,kata Indra.S. Pada saat sekarang ini bantuan terpokus kepada pendidikan sebesar Rp.50 juta sebagai awal dan nantinya kami laporkan kepada pimpinan agar dapat berkesinambungan dan juga untuk pembangunan pisik,kata ketua UPZ Al-Kamil.Wakil Walikota Padang Mahyeldi mengatakan,Gempa 30 September suatu musibah besar bagi daerah Sumbar khususnya Kota Padang, yang telah menelan kerugian sebesar Rp.7 Triliyun,karena banyak bangunan yang roboh.
Pemko Padang menyambut positif bantuan yang telah dikucurkan Departemen Sosial RI sepanjang tahun 2009 mencapai Rp6,4 Miliar. Ini tak terlepas semakin baik dan tingginya perhatian Pemko Padang terhadap permasalahan sosial yang ada di daerah ini. Hal itu diungkapkan Menteri Sosial RI diwakili Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Depsos RI Makmur Sanusi, pada pencanangan anak Sumbar bangkit, berdiri dan berkarya, di Lapangan Imam Bonjol Padang, Sabtu (12/12). Kegiatan itu dihadiri Muspida Sumbar, Kepala Dinas Sosial Propinsi Sumbar dan Kota Padang, Walikota Padang Drs. H. Fauzi Bahar, M. Si, para pekerja sosial/ sukarelawan, dinias/ instansi dan para penyandang permasalahan sosial, anak terlantar dan yang lainnya sekitar dua ribuan.
Kepala sekolah dan orang tua diminta dapat menyadarkan siswanya untuk mematuhui peraturan dalam berlalulintas, karena pelanggaran dan kecelakan lalulintas semakin meningkat dan paling banyak membawa korban dikalangan anak-anak muda karena mereka tidak mematuhui peraturan dalam berlalu lintas dengan membawa kendaraan dengan kecepatan tingi tanpa helem. Apabila peraturan dalam berlalulintas ini dipatuhui angka kecelakan lalulintas dan korban jiwa akan berkurang dan disayangkan yang melanggar aturan ini tidak hanya anak-anak muda saja , tetapi yang dewasa juga melakukan pelanggaran. Pada hal peraturan tersebut untuk keselamatan diri kita sendiri, ingat Wawako, H.Mahyeldi, ketika sosialisasi undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan penyeluhan narkoba, sekaligus pencanangan gemar berinfak di Kecamatan Bungus Teluk Kabung di kantor camat setempat, Rabu (16/12). Juga tim penyukuh dari Poltabes Padang.
PADANG—Pemko Padang menyerahkan 7.401 KTP Elektronik (e-KTP) untuk warga wajib KTP di Kecamatan Padang Selatan, Selasa (15/12/2009). E-KTP tersebut merupakan tindak lanjut dari penunjukkan Kota Padang sebagai salah satu dari empat daerah se-Indonesia oleh pemerintah sebagai percontohan pelaksanaan KTP elektronik. Sekretaris Daerah Kota Padang, Ir. H. Emzalmi, MSi saat penyerahan e-KTP secara simbolis di Kecamatan Padang Selatan mengatakan, e-KTP merupakan program pemerintah pusat untuk mewujudkan data base masyarakat dengan sistem komputerisasi dan online secara nasional.
Ketua Umum PMI Pusat Mar'ie Muhammad meresmikan Gedung Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) Padang, Senin (14/12/2009). Pembangunan Gedung PMI di Sawahan Dalam Padang ini menghabiskan dana senilai Rp3 Miliar. Rinciannya Rp 800 juta untuk tanah seluas 1200 m dan pembangunan gedung sekitar Rp2 Miliar. Biaya tambahan pembangunan pasca gempa sebesar Rp200 juta. Kepala UTDC Kota Padang Widiarman mengatakan, UTDC di Kota Padang berdiri sejak tahun 1970 dengan status nomaden, tak punya kantor permanen.
Wali Kota Padang, Fauzi Bahar mengukuhkan BPRR (Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi) Kota Padang di Balaikota. Wako Padang. BPRR sangat diharapkan mampu bekerja optimal menuntaskan rehabilitasi dan rekontruksi Kota Padang dalam jangka waktu maksimal dua tahun. ”Saya berharap, Padang segera pulih seperti sedia kalanya. Kalau bisa, lebih baik dari sebelumnya," ujar Wako Padang, Fauzi Bahar.
BPRR dipimpin Sekretaris Kota (Sekko) Padang, Emzalmi sebagai koordinator. Wali Kota Padang, Fauzi Bahar sebagai penanggung jawab dan Ketua DPRD Zulherman sebagai Dewan Pengarah. Emzalmi dibantu seluruh asisten sebagai wakil koordinator. Tim BPRR juga dibantu tenaga ahli dari Unand, Prof Helmi, Prof Syafruddin Karimi, Dr Ardinis Arbain, Dr Yossysfra, Dr Uyung Gatot dan Dr Eko Alvares. Tim BPRR juga akan dilapis tim teknis pembangunan gempa yang diketuai Dr Febrin Anas Ismail (Unand) dan Komandan Batalyon 133 YS Padang.
Panglima TNI menilai recovery yang dilakukan Pemko Padang pasca gempa 30 September 2009 langkah yang tepat dan cukup cepat. Buktinya berbagai permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Hal itu diungkapkan Panglima TNI, melalui Aster Panglima TNI Mayjen. TNI Suprapto, pada silaturahmi jajaran TNI dengan Pemko Padang, di kediaman resmi (palanta) walikota Jalan A. Yani Padang, Kamis malam (10/12). Hadir dalam silaturahmi itu Sekjen Depsos. RI Drs. Ghazali H. Situmorang, Apt, M. Sc, Walikota Padang Padang Drs. H. Fauzi Bahar, M. Si, Sekda Padang Ir. H. Emzalmi, M. Si, Muspida propinsi/ Kota Padang, para pejabat Pemko Padang.
< 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
> 
>>
