Walikota: Sanimas Atasi Rendahnya Kualitas Infrastruktur Pemukiman

  • 06 November 2017
  • David Septian
  • 32 Kali Dilihat
  • Walikota: Sanimas Atasi Rendahnya Kualitas Infrastruktur Pemukiman

    Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyerahkan materi kepada peserta pada pembukaan workshop peningkatan kapasitas kelembagaan Program Sanimas IDB.

    PADANG.GO.ID -- Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pemukiman berakibat rendahnya kualitas hidup penghuninya. Untuk mengatasi permasalahan ini, Program Sanitasi Berbasis Masyarakat atau Sanimas diyakini akan efektif. Hal ini dikatakan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah Datuk Marajo saat membuka workshop peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat masyarakat terkait Program Sanimas Islamic Development Bank (IDB) di Kota Padang, Kamis (2/11/2017).

    "Pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui peran serta masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan ini efektif dalam rangka mencapai target 'universal access' air minum dan sanitasi serta memastikan keberlajutan yang memerlukan upaya kolaboratif dari semua pihak," kata Mahyeldi.

    Menurutnya, masyarakat terlibat utuh tahapan kegiatan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap operasi dan pemeliharaan. Program ini juga dilaksanakan dengan keterlibatan semua pihak, baik lintas kementerian, perangkat daerah, masyarakat dan lembaga mitra.

    "Sebagaimana tercantum dalam RPJM nasional 2015-2019 yang mengamanatkan program 100-0-100, yaitu seratus persen akses aman air minum, bebas kumuh dan seratus persen akses sanitasi yang layak pada akhir 2019," tukasnya.

    Kabid Cipta Karya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Padang Erman A. mengatakan, tahun 2017 ini, Kota Padang mendapatkan alokasi dana bantuan Sanimas sebesar Rp.4,95 milyar. Dialokasikan untuk 11 lokasi di 8 kelurahan.

    "Diharapkan permasalahan sanitasi di 11 lokasi tersebut dapat terselesaikan," ujarnya.

    Adapun workshop peningkatan kapasitas kali ini, kata Erman, bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal mengatur administrasi dan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel dan membuat laporan berkala serta bertanggung jawab dalam kegiatan operasi.

    "Meningkatkan pengalaman dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat dalam pengoperasian dan pemeliharaan sarana, pengelolaan dan pembelanjaan dana pembangunan," tutupnya.(Rel) 

    Admin :
    David Septian