Rapat Koordinasi Pengalokasian Dana DAK Tahun 2016

  • 23 Oktober 2016
  • Diskominfo
  • 202 Kali Dilihat
  • Rapat Koordinasi Pengalokasian Dana DAK Tahun 2016

    Bappeda Kota Padang selenggarakan rapat koordinasi pengalokasian dana DAK Tahun 2016 pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015 bertempat di Ruang Abu Bakar Jaar Balaikota Aia Pacah. Acara ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi pengalokasian dana DAK TAhun 2016 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2015.

    Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Bapak Walikota Padang dan dihadiri oleh Sekda, Staf Ahli Walikota, Kepala Bappeda dan Kepala beserta Kabid SKPD calon penerima dana DAK Tahun 2016. Dalam paparannya, Kepala Bappeda Kota Padang, Ir. H. Hervan Bahar, MM, menjelaskan fokus dana DAK Tahun 2016 adalah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur publik daerah. Kebijakan DAK Tahun 2016 diantaranya untuk meningkatkan Alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam RAPBN tahun 2016 lebih besar dari anggaran Kementerian/Lembaga (Belanja K/L).

    Selanjutnya Kepala Bappeda menjelaskan, reformulasi dan penguatan dana DAK Tahun 2016 juga untuk mendukung implementasi Nawacita Ketiga; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI, Nawacita Kelima; meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, Nawacita Keenam; meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan Nawacita Ketujuh; kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor domestik. Selain itu, SKPD perlu mempertimbangkan usulan dana DAK Tahun 2016 dapat mendukung program unggulan dari Walikota Padang.

    DAK fisik Tahun 2016 dibagi ke dalam tiga kategori yaitu: DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik dan DAK Afirmasi. DAK Reguler terdiri dari 10 bidang, yaitu: 1)Pendidikan, 2)Kesehatan & KB, 3)Inf. Perkim, Air Minum & Sanitasi, 4)Kedaulatan Pangan, 5)Energi Skala Kecil, 6)Kelautan & Perikanan, 7)Sarpras Pemda, 8)LH & Kehutanan, 9)Transportasi dan, 10)Sarpras Perdagangan & Industri. DAK Infrastruktur Publik terdiri dari 4 bidang, yaitu: 1)Transportasi, 2)Kedaulatan, 3)Perum, pemukiman, Air Minum dan Sanitasi dan 4)Kelautan dan Perikanan. Besaran Alokasi DAK Infrastruktur Publik kurang lebih Rp. 100 M per Kab/Kota. Penggunaannya diarahkan untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pelayanan publik di daerah yang belum didanai dari DAK Reguler (sebagai komplementer DAK Reguler). DAK Afirmasi terdiri dari 3 bidang, yaitu: 1)Perumahan, Pemukiman (air Minum dan Sanitasi), 2)Inf. Irigasi dan 3)Transportasi (Inf. Jalan & Tranportasi Perdesaan).

    Sementara itu, dalam arahannya Bapak Walikota Padang menegaskan agar SKPD serius menanggapi permasalahan ini. “Sesuaikan usulan dengan kebutuhan didukung oleh data teknis yang real. Jangan sampai SKPD memanipulasi data karena ingin mendapatkan dana yang besar. Data ini nantinya akan di validasi oleh pusat. Jika nanti diketahui ketidakbenaran data yang disampaikan, maka nantinya daerah juga yang akan dirugikan, “jelasnya. Beliau berharap, Tahun 2016 dapat dijadikan tahun kebangkitan Kota Padang menjadi lebih baik lagi.

    Admin :
    Diskominfo